Kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang up-to-date dan terpercaya semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, rubrik Klinik Hukumonline menyajikan berbagai informasi hukum yang dikemas dalam artikel yang ringkas dan mudah dicerna. Selain itu, informasi-informasi tersebut juga kami kemas dalam bentuk infografis, video YouTube, dan ada pula layanan chatbot dengan Legal Intelligent Assistant (LIA).
Kamu juga bisa mendengarkan perbincangan isu hukum yang seru dan menarik melalui Hukumonline Podcast lewat berbagai platform podcast yang tersedia.
Berikut ini kami sajikan 5 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial berdasarkan pemantauan tim Klinik selama sepekan terakhir. Mulai dari bisa tidaknya jatah warisan di masa mendatang dijadikan jaminan utang, hingga pembahasan tentang transfer pricing dalam dunia pajak. Jangan lupa klik masing-masing artikel ya!
Dalam hal seorang anak meminjam uang kepada orang tuanya dan ingin menjadikan jatah warisannya di masa mendatang sebagai jaminan atas utangnya, maka di sini terdapat dua perjanjian. Pertama, perjanjian pinjam-meminjam uang/utang-piutang (al-qard) sebagai perjanjian pokok dan kedua, perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan.
Status perjanjian pinjam-meminjam uang antara orang tua dan anak adalah sah menurut hukum perdata maupun hukum Islam. Adapun pada perjanjian jaminannya (al-rahn), terdapat ketidaktepatan pada objek jaminannya, yang mengakibatkan statusnya batal demi hukum.
Transfer pricing dapat diartikan sebagai besaran harga yang ditentukan yang dipengaruhi hubungan istimewa. Dalam praktik, transfer pricing banyak dilakukan pada perusahaan multinasional.
Kemungkinan transfer pricing dapat terjadi antar perusahaan, baik dalam anggota perusahaan tersebut maupun dengan pihak-pihak yang mempunyai keterikatan hubungan istimewa di dalam dan luar negeri. Lalu, bagaimana jika transfer pricing disalahgunakan untuk penghindaran pajak? Simak pembahasannya dalam artikel ini.
Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membagi secara rinci kewenangan yang dimiliki masing-masing organ dalam Perseroan Terbatas (“PT”). Sehingga tiap organ mempunyai kewenangan yang berbeda satu sama lain.
Meski demikian, dengan syarat dan kondisi tertentu, Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dapat mendelegasikan kewenangan yang dimilikinya kepada Dewan Komisaris. Artikel ini menjelaskan lebih lanjut dalam hal apa saja pendelegasian kewenangan tersebut dapat dilakukan dan apa saja persyaratannya.
Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dan aturan pelaksananya, tidak ada ketentuan mengenai gaji ke-14. Adapun ketentuan yang ada adalah gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.
Namun, gaji ke-14 bagi karyawan swasta dapat dikategorikan sebagai pendapatan non-upah, yaitu bonus, yang dapat diberikan oleh pengusaha atas keuntungan perusahaan. Penetapan perolehan bonus untuk pekerja/buruh diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”), atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”).
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan membolehkan pengusaha melakukan pemotongan upah pekerja, di antaranya yakni untuk pembayaran denda, ganti rugi, maupun uang muka upah, sepanjang hal tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Perlu diperhatikan, jumlah keseluruhan pemotongan tersebut maksimal 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja.
Demikian 5 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepekan kemarin. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.
Kamu juga bisa terus mengikuti perkembangan informasi hukum terkini setiap harinya lewat sosial media Klinik di Facebook, Instagram, dan Twitter!