Informasi hukum kini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat berbagai kalangan. Lewat rubrik Klinik Hukumonline, kamu bisa memperoleh berbagai informasi hukum yang dikemas ke dalam artikel yang ringkas dan mudah dicerna. Selain itu, kami juga mengemas informasi hukum ke dalam bentuk infografis, video YouTube, dan ada pula layanan chatbot dengan Legal Intelligent Assistant (LIA).
Jika kamu lebih suka mendengarkan lewat podcast, kamu juga bisa menyimak perbincangan isu hukum yang menarik dan up to date melalui Hukumonline Podcast lewat berbagai platform podcast yang tersedia.
Kali ini, kami menyajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial berdasarkan pemantauan tim Klinik selama sepekan terakhir. Mulai dari alasan pembenar untuk dokter dalam melakukan kebiri kimia, hingga langkah hukum yang perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap penemuan ‘drone’ bawah laut yang diduga milik asing.
Menurut hukum Islam, jika terjadi perceraian, maka hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada dalam asuhan ibu. Meski demikian, hukum juga memberi peluang pemindahan atau peralihan hak asuh anak dari si ibu ke dalam penguasaan ayah apabila si ibu melalaikan pemenuhan terhadap hak-hak anak.
Tindakan pemasangan chip dan kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
Ketika suatu ketentuan tercantum dalam undang-undang, maka ia memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati. Jadi, perintah dalam undang-undang merupakan alasan pembenar dan terhadapnya tidak boleh menolak, sekalipun apabila di kemudian hari, dokter telah ditetapkan sebagai eksekutor.
Meskipun kreditur mempunyai hak untuk menagih pembayaran utang dari debitur, penagihan tidak boleh dilakukan dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan mencoret-coret rumah dapat dijerat dengan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 170 ayat (1) KUHP. Selain itu, debitur yang rumahnya dicoret-coret juga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pelaku.
Meskipun orang yang diduga sebagai pelaku penipuan telah meninggal dunia, korban tetap bisa membuat laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana penipuan yang dialaminya, karena salah satu tujuan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah untuk mengetahui aliran uang dari hasil tindak pidana tersebut. Apabila ternyata tersangka tidak sendirian dalam melakukan tindak pidana, maka pihak kepolisian akan menyelidiki lebih lanjut untuk mencari tersangka baru.
Namun jika terbukti bahwa orang yang diduga sebagai tersangka tersebut melakukan tindak pidana sendirian, maka akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
Upaya agar uang korban kembali melalui gugatan wanprestasi berdasarkan adanya perjanjian antara korban dan penipu tidak dapat diajukan jika perjanjian tersebut bermuatan suatu sebab yang terlarang.
Law firm tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Untuk itu, mengenai pembayaran upah juga tetap mengikuti kedua peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk juga larangan pengusaha membayar upah di bawah upah minimum.
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, termasuk pembedaan dalam ras, suku, warna kulit, dan sebagainya. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun.
Jika ada perusahaan yang memperlakukan pekerjanya secara diskriminatif, maka masalah itu dapat diselesaikan dengan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Selain itu, diskriminasi atas dasar ras (ciri fisik) juga dapat dijerat dengan sanksi pidana.
Pada dasarnya tidak ada ketentuan spesifik yang mengharuskan pelaku usaha jasa keuangan baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah untuk memberikan salinan perjanjian maupun akad kepada nasabah.
Akan tetapi, ada sejumlah kewajiban pelaku usaha yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan penyampaian informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada nasabah. Selain itu, nasabah juga tetap mempunyai hak untuk meminta salinan dari akad yang sudah ditandatangani. Hal ini didasarkan pada asas al-musawah (persamaan atau kesetaraan) dalam perjanjian Islam.
Drone dapat dioperasikan untuk tujuan komersial atau bisa jadi digunakan sebagai mata-mata. Sebelum menentukan langkah hukum yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia, terlebih dahulu harus ditelusuri siapa pemilik, siapa yang mengoperasikan, dan apa tujuannya.
Apabila memang benar drone tersebut adalah milik negara asing, maka pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas dengan melayangkan protes diplomatik terhadap negara yang bersangkutan karena telah terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia yang dilindungi oleh konvensi hukum laut Internasional.
Jika upah karyawan dibayarkan dengan komponen upah pokok dan uang kehadiran, uang kehadiran tersebut merupakan tunjangan tidak tetap karena dihitung berdasarkan kehadiran.
Tunjangan tidak tetap tidak termasuk komponen upah minimum, sehingga hanya upah pokok yang terhitung sebagai komponen upah minimum. Jadi, seharusnya upah pokok didapatkan karyawan tersebut per bulan minimal sebesar upah minimum.
Pemanfaatan lahan di laut untuk keperluan bisnis diberikan dalam bentuk Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut berdasarkan letak wilayah laut yang dimaksud. Permohonan penerbitan izin diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (Lembaga OSS).
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepekan kemarin. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.
Kamu juga bisa terus mengikuti perkembangan informasi hukum terkini setiap harinya lewat sosial media Klinik di Facebook, Instagram, dan Twitter!
