Penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah memasuki tahap kampanye. Khusus pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) masing-masing sudah melancarkan berbagai strateginya dalam rangka meraup suara dari masyarakat luas di berbagai penjuru tanah air. Tapi dalam rangka ‘membentengi’ dari berbagai kemungkinan, masing-masing pasangan calon membentuk tim hukum.
Belum lama ini, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Anies-Muhaimin (AMIN) mendeklarasikan tim hukum nasional dengan total 229 orang. Sejumlah nama-nama beken bertengger dalam deretan tim hukum masing-masing capres-cawapres dari berbagai profesi hukum. Mulai dari mantan hakim konstitusi, purnawirawan jenderal polisi, mantan jaksa, advokat senior, hingga akademisi hukum tata negara pada fakultas hukum universitas terkemuka.
Sebut saja nama Hamdan Zoelva eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), advokat senior Hotma Sitompul, Ari Yusuf Amir, anggota Komisi III DPR Taufik Basari. Kemudian ada pula nama mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, eks Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) jenderal purnawirawan Susno Duadji. Selanjutnya, ada nama pakar hukum tata negara (HTN) Refli Harun, Guru Besar HTN Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Prof Ni’matul Huda, pakar hukum pidana FH UII Mudzakir
THN AMIN di bawah komando langsung advokat senior Ari Yusuf Amir sebagai Ketua Umum dan Thorik Thalib sebagai Sekretaris Jenderal. Sementara mantan Ketua MK Hamdan Zoelva sebagai Ketua Dewan Penasihat. Sedangkan anggota dewan penasihat ada nama advokat senior seperti Ahmad Yani, Hotma Sitompul, dan Taufik Basari.
Baca juga:
- 6 Agenda Hukum Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
- Ganjar Pranowo-Mahfud MD Usung 4 Agenda Hukum
- Beragam Isu Hukum Diusung dalam Visi Misi Prabowo-Gibran
Ketua Dewan Pengarah digawangi H Muhammad Prasetyo (mantan Jaksa Agung), dan Wakilnya Komjen Pol (Purn) H Susno Duadji -eks Kabareskrim-. Sedangkan Ketua Dewan Pakar diampu Prof Ni’matul Huda (Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia). Sedangkan anggotanya ada Prof Nandang Sutrisno, Prof Eggi Sudjana, dan Refly Harun -ahli hukum tata negara-.
Berikut susunan Tim Hukum Nasinonal Anies
Dewan Penasihat
Ketua : Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
1. Dr. H. Ahmad Yani, S.H., M.H.
2. Dr. Hotma Sitompul, S.H., M.Hum.
3. Brigjen Pol (P) Drs. Rusli Hedyaman, S.H.
4. Irjen Pol (P) Drs. Irian Kustian, S.H.
5. Jalaluddin, S.H.
6. Taufik Basari, S.H., S.Hum,, LL.M.
7. Irjen Pol. (Purn) Drs. Sukrawardi Dahlan.
8. Kolonel TNI (Purn) Sumarto
Dewan Pengarah Ketua : Drs. H. Muhammad Prasetyo, S.H., M.H
Wakil Ketua : Komjen. Pol. (Purn). Drs. H. Susno Duadji
1. Irjen Pol (Purn) Iswandi Hari, S.H,
2. Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H.
3. Kombes Pol (Purn) Drs. Aris Munandar
4. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.
5. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
Dewan Pakar Ketua: Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum.
1. Prof. Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., P.hD.
2. Prof. Sufirman Rahman, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. H. Eggi Sudjana, S. H., M. Si.
4. Dr. H. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.
5. Dr. Arina Syechbubakar, S.H., M.Kn.
6. Dr. Atang Irawan S.H., M.Hum.
Ketua Umum: Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H.
Wakil Ketua Umum:
1. Sugito Atmo Pawiro, S.H., M.H.
2. Dr. Herman Kadir S.H., M.H.
3. Zainudin Paru, S.H., M.H.
4. H. Achmad Michdan, S.H.
5. N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
6. Reginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.
Sekretaris Jenderal: Thorik Thalib, S.H., M.H.
Wakil Sekretaris Jenderal
1. Dr. Kaspudin Nur, S.H., M.H.
2. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H.
3. Fadlin Avicena Nasution, S.H.
4. Iskandar Hasibuan, S.H., S.E., M.H.
5. Nur Gemilang Mahardika, S.H., LL.M
6. Dewi Cyinthia, S.H
7. Agus Kholiq, S.H., M.H.
8. Andi Syahputra, S.H., M.H., CLI., CLA., CRP.
9. Taufiq Riyadi, S.H., M.H.
10. Heykal Safar, S.H.
11. Ferdian Sutanto, S.H.
12. Dr. (c) K.P.A.A Ferry Firman Nurwahyu, S.H., M.H.
13. Dr. M. Farhat Abbas, S.H., M.H
Bendahara Dr. Agustinus Miranda Wijaya, S.H., S.E., M.M., M.Kn.
Wakil Bendahara:
1. Elly Muzdalifah, S.H., M.H.
2. Safri M. Noor, S.H.
3. Nora Josevina, S.H.
4. Soraya Mahri, S.H.
5. Pardomuan Oloan, S.H.
6. Santhy Ainun Adrianty, S.H., M.Kn
Direktur Eksekutif : Zuhad Aji Firmantoro, S.H., M.H. Sementara Bidang administrasi terdapat 9 orang anggota. Bidang media dan publikasi dikomandoi Nurfajri B Nugroho S.E. dengan 10 anggota. Kemudian bidang jaringan dan komunikasi dengan ketua Sholeh UG, S.H., M.H bersama 3 orang anggotanya. Kemudian bidang riiset dan kajian dengan dipimpin langsung Dr. Jamaluddin Ghafur, S.H., M.H. bersama 6 orang anggota.
Selanjutnya Direktur Advokasi Sengketa Proses dengan Ketua, Zaid Mushafi, SH., MH. Begitupula ada bidang pidana pemilu dengan Ketua, R. Yanuar Bagus S, S.H. bersama 27 orang anggotanya. Ada pula Satuan Tugas (Satgas) Saksi dan Alat Bukti dengan beranggotakan 17 orang berlatarbelakang sarjana hukum. Selanjutnya, bidang pelanggaran administrasi dengan Ketua, Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H dengan 30 orang anggota dengan diperkuat Satgas saksi dan alat bukti sebanyak 18 orang.
Tak hanya itu, ada Bidang Pelanggaran Kode Etik dengan Ketua, Ahmad Muthosim, S. H., M. H bersama 23 orang anggota dengan diperkuat Satgas Saksi dan Alat bukti sebanyak 14 orang. Kemudian Bidang Bidang Advokasi Sengketa Hasil dan Personal AMIN dipimpin Wakil Kamal SH, MH. Sedangkan Bidang Sengketa Hasil diketuai Ridho Kurniawan, S.H dan ada 23 anggotanya, diantaranya nama Dr. (Cand). Djamaluddin Koedoeboen, S.H., M.H.
Satgas Saksi dan Alat Bukti ada 18 orang anggota. Selanjujutnya Bidang Personal AMIN dipimpin Wa Ode Nur Zainab, S.H. dengan 9 orang anggota beserta Satgas Saksi dan Alat Bukti sebanyak 11 orang anggota.