Berbagai daerah masih membahas penghitungan upah minimum tahun 2023, salah satunya DKI Jakarta. Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang membahas upah minimum tahun 2023 menghasilkan 4 rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur. Rekomendasi itu berasal dari setiap unsur yakni asosiasi pengusaha yang diwakili Apindo dan Kadin, unsur serikat buruh dan pemerintah.
Anggota Dewan Pengupahan unsur buruh dari Aspek Indonesia, Dedi Hartono, mengatakan setiap unsur mengusulkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023. Kendati usulan setiap unsur itu berbeda-beda, tapi disepakati upah minimum tahun berjalan yang digunakan untuk menghitung UMP tahun 2023 yakni UMP 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1517 Tahun 2021 dengan besaran Rp4.641.854.
Dedi menjelaskan unsur serikat buruh mengusulkan UMP tahun 2023 naik 10,55 persen atau Rp.5.131.569. Usulan itu berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan formula inflasi DKI Jakarta September 2022 (4,61 persen) ditambah pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta triwulan III tahun 2022 (5,94 persen).
“Hasilnya unsur serikat buruh mengusulkan kenaikan UMP Jakarta tahun 2023 sebesar Rp.5.131.569,” kata Dedi Hartono usai mengikuti rapat sidang Dewan Pengupahan, Selasa (22/11/2022).
Baca Juga:
- Telah Terbit Permenaker Penetapan Upah Minimum Tahun 2023
- Apindo: PP Pengupahan Harus Dijalankan Secara Konsisten
Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Apindo, Nurjaman mengatakan organisasinya mengusulkan kenaikan UMP tahun 2023 sebesar 2,62 persen atau Rp4.763.293. Apindo menggunakan PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai acuan dalam menghitung kenaikan UMP. “Kami berpendapat PP No.36 Tahun 2021 yang sah digunakan untuk menghitung kenaikan UMP tahun 2023,” dalihnya.
Menurut Nurjaman, Permenaker No.18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan diatasnya yakni PP No.36 Tahun 2021 yang merupakan turunan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berapapun besaran UMP tahun 2023 yang ditetapkan Gubernur wajib dipatuhi. Apindo belum memikirkan langkah yang akan ditempuh jika UMP yang ditetapkan nanti tidak sesuai dengan usulan Apindo.
“Yang jelas kami sudah menyelesaikan sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dan menghasilkan 4 rekomendasi untuk Gubernur,” ujarnya.
Anggota Dewan Pengupahan dari perwakilan Kadin Jakarta, Heber Simbolon, mengatakan organisasinya mengusulkan besaran UMP tahun 2023 naik 5,11 persen. Berbeda dengan Apindo, dalam menghitung kenaikan UMP Kadin menggunakan formula yang diatur Permenaker No.18 Tahun 2022. Variabel nilai α (alpha) yang digunakan yakni 0,10 dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. “Hasilnya kami merekomendasikan kenaikan UMP 2023 sebesar Rp4.879.053,” paparnya.
Sama seperti Kadin, anggota dewan pengupahan unsur pemerintah mengusulkan besaran UMP tahun 2023 mengacu formula Permenaker No.18 Tahun 2022. Tapi unsur pemerintah menggunakan variabel nilai α (alpha) dalam rentang 0,20 dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Pemprov DKI Jakarta, Andri Yansyah, membenarkan pihaknya mengusulkan kenaikan UMP yang diusulkan 5,6 persen atau Rp4.901.798.
Dalam waktu dekat Gubernur DKI Jakarta akan mengumumkan kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2023. “Insya Allah paling lambat tanggal 28 November 2022 sesuai Permenaker No.18 Tahun 2022,” katanya.