Dinilai Langgar HKI, Rektor Atmajaya Dilaporkan ke Polisi
Berita

Dinilai Langgar HKI, Rektor Atmajaya Dilaporkan ke Polisi

Pelanggaran dilakukan terkait merek CHRP

HRS
Bacaan 2 Menit
Dinilai Langgar HKI, Rektor Atmajaya Dilaporkan ke Polisi
Hukumonline
Praktisi psikologi, Yon Nofiar melaporkan Rektor Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atmajaya,  Lanny W. Pandjaitan ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya pada 13 Januari 2014. Lanny dinilai telah menggunakan merek milik Yon Nofiar tanpa hak.

Merek yang tengah disengketakan adalah CHRP, Certified Human Resources Professional. Lanny menggunakan merek ini untuk program yang dirancang sebagai one–stop–point untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan yang diadakan oleh Kampus Atmajaya.

Yon menilai Lanny telah melanggar Pasal 90 jo Pasal 91 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kuasa Hukum Yon Nofiar, Bambang Siswanto mengatakan Yon Nofiar adalah pemilik merek CHRP yang sah. Yon telah memohonkan pendaftaran merek CHRP ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada 12 Februari 2007 dan telah terdaftar sejak 28 Agustus 2008.

CHRP didaftarkan di kelas 41, yaitu kelas untuk melindungi produk berupa jasa yang bergerak di bidang pendidikan, program pendidikan sertifikasi di bidang sumber daya manusia, dan jasa-jasa penyelenggaraan kegiatan untuk sumber daya manusia. Meskipun Yon Nofiar telah mendaftarkan merek ini ke Ditjen HKI, Unika Atmajaya tetap menggunakan merek ini hingga sekarang.

“Saya cek, Atmajaya masih tetap menggunakan merek tersebut,” tutur Bambang ketika dihubungi hukumonline, Jumat (17/1).

Berdasarkan penelusuran Bambang dan rekan-rekannya, Atmajaya telah memiliki lulusan CHRP sebanyak 1300-an orang sejak 2006 hingga 2013. Melihat kondisi ini, Bambang pun mengirimkan surat undangan resmi kepada kampus yang memiliki jargon “Terpercaya Kualitas Lulusannya” ini.

Gayung pun bersambut. Pihak kampus merespon surat tersebut. Pada 18 November 2013, pertemuan pertama dilangsungkan di Plaza Semanggi. Dalam pertemuan tersebut, pihak kampus menanyakan berapa nilai yang harus dibayar dalam kasus dugaan pelanggaran merek ini dan menuliskannya secara tertulis.

Menanggapi permintaan tersebut, Yon menuliskan nilai kerugian immaterial dan material yang dideritanya dan segera mengirimkannya ke pihak kampus. Nilai kerugiannya mencapai Rp8 miliar. Pihak kampus meminta waktu 14 hari untuk membicarakan persoalan ini. Namun, hingga waktu yang ditentukan, Yon belum mendapatkan tanggapan dari pihak kampus.

Akhirnya, Jumat lalu (10/1) para pihak sepakat bertemu kembali. Namun, Bambang mengatakan pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Pasalnya, pihak kampus enggan memberikan keterangan terkait keuntungan yang diperoleh universitas sejak penggunaan merek tersebut.

“Kita kan perlu data untuk menentukan kisaran kerugian yang diderita,” tuturnya lagi.

Kuasa Hukum Lanny, Agustinus Prajaka mengatakan upaya hukum yang ditempuh Yon Nofiar merupakan haknya sebagai warga negara. Ia menambahkan negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan premanisme. “Itu hak dia (Yon, red) untuk melapor,” ujar Agustinus kepada hukumonline, Jumat (17/1).

Agustinus menuturkan pihaknya siap menanggapi tudingan pelanggaran merek yang didalilkan oleh pihak Yon, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Meski begitu, ia mengatakan nilai ganti rugi yang diklaim Yom senilai Rp8 Miliar tak masuk akal.  “Dasarnya dari mana?” pungkasnya singkat.
Tags:

Berita Terkait