Pemerintah telah menggulirkan berbagai program untuk masyarakat terutama yang terkena dampak Covid-19, salah satunya program kartu Prakerja. Ada 2 manfaat yang dapat diperoleh penerima kartu Prakerja yaitu pelatihan secara daring (online) dan insentif sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan dan 150 ribu setelah mengisi survei.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai program kartu Prakerja tidak efektif dan memboroskan anggaran negara. Almas melihat pemerintah menunjuk 8 lembaga yang menyelenggarakan pelatihan secara daring yang digelar melalui program Prakerja. Pemerintah membayar setiap pelatihan yang diberikan kepada penerima program kartu Prakerja.
Misalnya, untuk pelatihan membuat minuman, biaya yang dibayar pemerintah kepada lembaga penyedia yaitu Rp400 ribu per orang dengan durasi 3 jam. Padahal konten yang serupa mudah diakses secara daring melalui berbagai laman dan gratis.
“Kami menilai pelatihan dengan mekanisme berbayar ini tidak efisien dalam penggunaan anggaran negara. Pemerintah seharusnya dapat menggelar pelatihan sejenis yang gratis dan dapat diakses oleh setiap orang,” kata Almas dalam diskusi secara daring di Jakarta, Senin (27/4/2020). (Baca Juga: Perlu Peran Lebih Pemerintah Atasi Dampak Covid-19 Sektor Ketenagakerjaan)
Bagi Almas, program ini sangat menguntungkan perusahaan yang menyediakan konten pelatihan, apalagi anggaran kartu Prakerja naik menjadi Rp20 trilun dengan target penerima 5,6 juta orang. Semakin banyak penerima yang mengikuti pelatihan secara daring itu, maka anggaran yang dikeluarkan pemerintah semakin besar.
“Sekitar 28 persen anggaran kartu Prakerja itu digunakan untuk membayar pelatihan yang diselenggarakan lembaga penyedia pelatihan,” ujarnya.
Dibandingkan program sosial lainnya seperti program keluarga harapan (PKH), Almas menilai kartu Prakerja menyedot anggaran yang lebih besar. Kenaikan anggaran program kartu Prakerja mencapai 100 persen dari sebelumnya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, sementara anggaran PKH hanya naik 25 persen.
Manfaat yang diterima penerima PKH juga kecil dibanding penerima manfaat program kartu Prakerja. Misalnya, untuk penerima kategori anak usia 0-6 tahun dan ibu hamil mendapat Rp250 ribu per orang, lansia dan disabilitas berat Rp200 ribu per orang. Manfaat itu tergolong kecil dibandingkan biaya pelatihan yang diselenggarakan kartu Prakerja, misalnya untuk pelatihan membuat minuman biayanya sebesar Rp400 ribu per orang.
“Kartu Prakerja ini sangat memboroskan anggaran negara dan lebih baik dialihkan untuk program lain yang lebih dibutuhkan masyarakat untuk bertahan menghadapi pandemi Covid-19,” sarannya.
Untuk itu, Almas mengusulkan pemerintah sedikitnya melakukan 4 hal terkait kartu Prakerja. Pertama, menghentikan pelaksanaan program kartu Prakerja dan mengevaluasi bentuk dan jenis pelatihan yang diberikan kepada penerima manfaat. Kedua, mekanisme kerja sama dengan lembaga penyedia pelatihan harus dilakukan melalui tender.
Ketiga, pemerintah harus mempublikasi rancangan besar kartu Prakerja, apakah sudah melibatkan kalangan industri, sehingga dapat diketahui keterampilan kerja apa yang dibutuhkan. Keempat, kenaikan anggaran kartu Prakerja layak dibatalkan dan perlu dialihkan untuk program penanganan Covid-19 yang sifatnya lebih mendesak.
Belum ada yang berhasil
Pegiat Pendidikan dan Pelatihan Eka Simanjuntak menerangkan kartu Prakerja ini awalnya untuk menghadapi disrupsi teknologi di era revolusi industri 4.0. Penerima manfaat yaitu pekerja yang terdampak revolusi industri 4.0 dengan manfaat berupa reskilling atau upskilling. Tidak mudah untuk menentukan keterampilan (skill) apa yang dibutuhkan pekerja untuk menghadapi dampak disrupsi teknologi itu.
“Persoalan besar pelaksanaan program ini yaitu bukan besaran anggarannya, tapi bagaimana program ini dilaksanakan? Mengingat sampai saat ini belum ada sistem akreditasi pelatihan yang mampu diandalkan,” kata dia dalam kesempatan yang sama.
Dalam perkembangannya, pemerintah memutuskan untuk menyelenggarakan pelatihan secara daring. Eka menilai hal ini berpotensi menimbulkan banyak masalah karena pelatihan berbeda dengan pembelajaran secara daring. Secara praktik, pembelajaran secara daring tergolong berhasil dan sudah dijalankan di berbagai negara. Berbeda dengan pelatihan secara daring, dimana belum ada satu negara pun yang berhasil.
“Kalau pembelajaran online itu yang dibutuhkan pesertanya hanya melihat video, materi, pemaparan, dan tulisan yang bisa dibaca. Tapi untuk pelatihan, bagaimana pelaksanaan praktiknya jika ini dilakukan secara online? Praktik harus dilakukan secara tatap muka langsung,” kata Eka.
Eka melihat dari 8 lembaga yang ditunjuk pemerintah menyelenggarakan pelatihan secara daring, sebagian besar lembaga itu fokusnya bimbingan belajar daring dan e-commerce. seharusnya, kata dia, yang dipilih pemerintah itu lembaga yang selama ini menyelenggarakan pelatihan kemudian bekerja sama dengan platform daring.
“Untuk mengelola lembaga pelatihan itu tidak mudah, berbeda dengan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan bimbingan belajar. Apalagi ada lembaga e-commerce yang seolah seperti sulap mereka sekarang menyelenggarakan pelatihan,” paparnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral mengatakan tidak mengetahui parameter yang digunakan selama ini dalam memilih lembaga yang menyelenggarakan pelatihan daring melalui kartu Prakerja. Tapi yang jelas, dia mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kartu Prakerja gelombang pertama. Program ini akan digelar sampai gelombang 30.
“Memang yang dipersoalkan itu apakah komponen pelatihan jumlahnya dirasa cukup atau dikurangi, sehingga dapat dialihkan untuk menambah insentif (uang tunai, red) yang diberikan,” katanya.
Nikmati Akses Gratis Koleksi Peraturan Terbaru dan FAQ Terkait Covid-19 di sini. |