Berita

DPR Pantau Langkah Pemerintah Terkait Kondisi Myanmar

Kemenlu diminta melakukan langkah konkrit untuk merealisasikan arahan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Hight Level Meeting.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 4 Menit
Anggota Komisi I DPR Christina Aryani dalam Webinar Hukumonline ‘Kondisi Terkini Serta Menanti Peran RI dan ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Myanmar’, Jumat (9/4). Foto: RES
Anggota Komisi I DPR Christina Aryani dalam Webinar Hukumonline ‘Kondisi Terkini Serta Menanti Peran RI dan ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Myanmar’, Jumat (9/4). Foto: RES

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengatakan hingga kini belum ada sikap resmi dari Komisi I DPR terkait situasi yang terjadi di Myanmar. Meski demikian, banyak anggota dewan yang telah memberikan beberapa statement terkait kondisi Myanmar yang intinya mendukung agar masalah di negeri Pagoda Emas tersebut dapat terselesaikan.  

Christina mencontohkan statement dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, misalnya. Azis mengatakan bahwa Indonesia akan selalu ada untuk Myanmar dan perlu mengambil peran yang lebih besar dalam meredam gejolak geopolitik maupun dampak ekonomi yang timbul.  

Begitu halnya dengan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang menyatakan bahwa Indonesia tetap pada prinsip non-interference, khususnya terhadap negara anggota ASEAN dan mengharapkan seluruh negara menentang rezim junta militer dan mendukung penyelesaian melalui cara-cara yang demokratis.

Christina sendiri mendorong agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan langkah konkrit untuk merealisasikan arahan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Hight Level Meeting. Bagi Indonesia keselamatan rakyat Myanmar menjadi concern utama, termasuk stabilitas dan perdamaian kawasan ASEAN.

“Bagi saya perlindungan WNI jelas harus menjadi concern utama. Saya selalu update informasi dan terakhir berkoordinasi dengan Direktur Perlindungan WNI Kemenlu mengenai situasi terakhir, sebelumnya itu ada 500 orang WNI di Myanmar kebanyakan berdomisili di Yangon dan sekitarnya yang bekerja di pabrik-pabrik dan di staf kedutaan,” ujarnya dalam Webinar Hukumonline “Kondisi Terkini Serta Menanti Peran RI dan ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Myanmar”, Jumat (9/4). (Baca: Pentingnya Dukungan Internasional Selesaikan Konflik Myanmar)

Sejalan dengan berjalannya waktu, kata Christina, Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar juga telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dengan mengimbau agar WNI yang ada di Myanmar berhati-hati untuk tidak ikut terlibat dalam aksi demonstrasi. Selain itu sudah banyak WNI yang pulang ke Tanah Air secara mandiri.

“Saat ini dari 500 WNI yang ada di Myanmar, sekurangnya tinggal 295 orang dan 22 orang dikabarkan akan kembali akhir April ini,” ujar Christina.

Tags:

Berita Terkait