Pimpinan DPR mengingatkan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU)belum dirampungkan. Padahal ada kesepakatan antara DPR dan pemerintahyaitu sebanyak 70 RUU diberi label ‘prioritas’.
Oleh sebab itu, DPR dan pemerintah diminta meningkatkan tugas dalam menuntaskan sejumlah RUU prioritas. Demikian disampaikan Ketua DPR Marzuli Ali dalam pidato pembukaan masa sidang IV dalam rapat paripurna, Senin (13/5).
Marzuki menuturkan sebanyak 19 RUU masuk jadwal untuk dilanjutkan pembahasannya. Karena telah melewati pembahasan tingkat pertama. Antara lain, RUU Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P2H), Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendidikan Kedokteran, Piutang Negara dan Piutang Daerah, serta Jaminan Produk Halal.
Menurut Marzuki, sejumlah RUU tersebut telah mengalami perpanjangan pembahasan beberapa kali. Sayangnya, sejumlah RUU tak juga rampung akibat masih banyaknya perdebatan. Selain itu, Marzuki menyoroti sejumlah RUU yang menunggu penyelesaian. Misalnya, RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), RUU Desa, RUU Pemda, RUU Pilkada, RUU JPSK.
Marzuki mengatakan, sejumlah rancangan RUU prioritas berkaitan erat dengan kepentingan rakyat kecil. Sejumlah RUU tersebut yang dinanti penyelesaiannya, antara lain RUU Perlindungan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN).
Marzuki menyebutkan RUU prioritas yang diharapkan dapat segera dirampungkanseperti RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diminta rampung pada masa sidang ke IV. Menurutnya, RUU tersebut merupakan upaya pemberdayaan petani untuk mencapai kesejahteraan agar menjadi lebih baik. “RUU ini merupakan produk reformasi yang memberikan ruang kepada rakyat dengan dengan berbagai fasilitas program kemudahan bagi rakyat,” ujarnya.
RUU lainnya, yakni Tapera diharapkan menjadi solusi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap perumahan. Marzuki mengatakan RUU Tapera, sasarannya adalah rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah, memiliki rumah tetapi tidak layak, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Mengenai pekerjaan rumah DPR dan pemerintah terkait pembentukan perundangan yang belum rampung, Marzuki menghimbau agar legislatif dan eksekutif bekerjasama lebih optimal dalam pembahasan sejumlah RUU. Marzuki melanjutkan, meski perpanjangan waktu pembahasan RUU melampaui waktu yang ditentukan, namun bukan berarti perpanjangan waktu pembahasan menjadi pilihan.
“Harapan pimpinan dewan ini sepatutnya menjadi perhatian pemerintah, karena sejalan dengan amanat konstitusi, kekuasaan membentuk UU ada di tangan DPR dengan persetujuan presiden,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Anggota Komisi II Abdul Malik Haramain menyangsikan sejumlah RUUdapat diselesaikan pada masa sidang berikut. Pasalnya waktu aktif anggota dewan masa sidang ke IV terbilang pendek. Menurutnya, waktu 44 hari kerja dipandang pendek. “Saya tidak yakin, karena masa sidang kita kali ini efektifnya sebulan lebih, jadi tidak akan selesai,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan adanya harapan dapat merampungkan sebuah RUU tak bisa dipungkiri. Namun, jikalau menyelesaikan sejumlah RUU dalam waktu yang pendek, jauh panggang dari api. Kendati demikian, Haramain yang juga ketua Pansus RUU Ormas ini optimis dapat merampungkan RUU Ormas pada masa sidang kali ini. “RUU Ormas insya Allah bisa segera diambil keputusan. Tetapi kalau 19 RUU menurut saya berat, tapi kita akan upayakan diselesaikan,” ujarnya.
Anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari punya pandangan serupa. Menurutnya, ketika masa persidangan tidak dalam tekanan persiapan Pemilu, toh tak juga dapat bekerja maksimal. Ia berpendapat, seharusnya DPR pun dapat merasionalisasikan harapan sesuai dengan kinerja para anggota dewan. Misalnya, dibuat kesepakatan antar fraksi untuk menyepakati RUU mana saja yang lebih diprioritaskan. “Berat kalau menyelesaikan sejumlah RUU dalam masa sidang kali ini,” pungkas politisi Partai Demokrasi Indonesia itu.