Charles menuturkan telah terintegrasinya sistem penyelesaian sengketa hasil pemungutan suara pemilu dan pilkada tentu berdampak pada bertumpuknya tugas MK dalam penanganan perkara pemilu. Dalam mengatasi potensi tersebut, penyelenggara pemilu terutama Bawaslu perlu melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu.
“Terdapat beberapa catatan bagi penyelenggara pemilu terkait penegakan hukum pada proses tahapan pemilu 2024,” ujarnya.
Pertama, proses rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap daerah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel demi terbentuknya penyelenggara pemilu yang profesional. Dia berpandangan profesionalitas penyelenggara pemilu sangat dibutuhkan mengingat bakal terjadinya irisan dan himpitan pelaksanaan proses tahapan pemilu dan pilkada serentak yang dapat menambah beban kerja penyelenggara pemilu.
“Himpitan tugas dan beban kerja penyelenggara harus dimitigasi dengan sebaik mungkin dalam upaya menghindari kegagalan pelaksanaan proses tahapan pemilu dan pilkada,” ujarnya.
Kedua, dala, upaya memitigasi terjadinya penumpukan perkara di MK, keberhasilan Bawaslu dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang berimplikasi pada perolehan hasil suara menjadi kunci utama. Nah Bawaslu, pun harus mampu melakukan penyelesaian perkara dan memberikan putusan atas pelanggaran yang diterimanya. Dalam upaya melakukan hal tersebut, diperlukan sistem khusus.
“Yakni pencegahan dan penanganan pelanggaran yang terintegerasi dan berjenjang dengan memanfaatkan sistem informasi dan pelaporan secara digital,” katanya.
Sementara Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fisip Universitas Indonesia., Hurriyah menambahkan ada banyak hal yang perlu dilakukan. Sebab, pekerjaan rumah dalam penyelenggaraan pemilu serentak cukup banyak. Karenanya, perlu upaya meningkatkan dari hulu ke hilir sejak proses rekrutmen hingga keterpilihan. Dia menilai upaya memaksimalkan penyelenggaraan pemilu tak hanya berada di pundak penyelenggara pemilu, tapi menjadi kepentingan bersama. “Ada banyak tantangan,” katanya.