Para jurnalis harus melalui tiga jenjang sertifikasi mulai dari jenjang muda, madya, hingga utama. Ada syarat masa berkarier serta penilaian praktik yang harus dipenuhi untuk menyandang status kompeten di tiap jenjang. Jurnalis yang memiliki sertifikasi profesi dari Dewan Pers akan mendapat perlindungan lebih kuat dari UU Pers saat menjalan profesinya. Sertifikasi profesi jurnalis selain yang diselenggarakan atas lisensi Dewan Pers tidak diakui sebagai standar berdasarkan UU Pers. Publik bisa mengakses daftar jurnalis tersertifikasi di situs Dewan Pers https://dewanpers.or.id/data/sertifikasi_wartawan.
Uji Kompetensi Jurnalis Gratis
Sekretaris AJI Jakarta, Marina Nasution mengatakan keunggulan Uji Kompetensi Jurnalis oleh AJI adalah gratis bagi anggotanya dan paling ketat dalam penilaian. “Banyak rekan profesi yang menunggu kesempatan ikut uji kompetensi oleh AJI. Kami berupaya memastikan hanya anggota dengan komitmen pada pers berkualitas yang bisa ikut,” katanya.
Afwan menambahkan bahwa anggota AJI yang berhak mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis sudah tersaring sejak menjadi anggota. Mereka harus teruji komitmennya terhadap Kode Etik Jurnalistik dan kode etik internal AJI untuk bergabung sebagai anggota. “AJI sungguh-sungguh agar anggotanya tidak jadi jurnalis ‘amplop’. Caranya antara lain didukung dengan Uji Kompetensi Jurnalis gratis oleh AJI,” kata Afwan.
Bono menyatakan dukungan AHP pada pers berkualitas sebagai pilar demokrasi. Lebih lanjut, ia menawarkan kesediaan khusus AHP mendukung pelatihan bidang hukum bagi anggota AJI Jakarta. “AHP punya ruangan yang bisa dipakai rekan-rekan AJI untuk mengadakan kegiatan pengembangan wawasan hukum dari lawyer di sini. Silakan jika ingin kita wujudkan,” kata Bono.