Fakta-fakta OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara, dari "All in" Hingga Gunakan KUHAP Baru
Terbaru

Fakta-fakta OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara, dari "All in" Hingga Gunakan KUHAP Baru

Kemenkeu akan beri bantuan hukum.

Aji Prasetyo
Bacaan 3 Menit

Penggunaan KUHAP Baru

Dalam jumpa pers kali ini, KPK tidak menampilkan para tersangka seperti pada konferensi pers biasanya. Hal ini dikarenakan KPK telah mengadopsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan pada Desember 2025 dan mulai efektif sejak 2 Januari 2026.

KUHAP baru menekankan asas praduga tak bersalah dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). "Loh, kok tidak ditampilkan para tersangka? Nah, itu salah satunya karena kita sudah mengadopsi KUHAP yang baru," jelas Asep Guntur.

Aturan terkait penetapan tersangka sendiri termaktub dalam Pasal 90 KUHAP. Sementara Pasal 91 KUHAP menjelaskan larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah dalam penetapan tersangka.

Bantuan Hukum Kemenkeu

Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada para pejabat pajak yang terjaring OTT. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab instansi terhadap pegawainya.

"Ada pendampingan dari bidang hukum Kementerian Keuangan karena tidak boleh ditinggalkan. Bagaimanapun juga, mereka adalah pegawai Kementerian Keuangan," kata Purbaya di Banda Aceh, Sabtu (10/1).

Menurut Purbaya, pendampingan hukum ini bukan bentuk intervensi, melainkan upaya memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. "Bukan berarti intervensi. Dalam proses hukum memang ada pendampingan, di perusahaan pun begitu. Jadi tidak kita tinggalkan sendirian," ujarnya.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberhentikan sementara ketiga pegawai tersebut dan terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, Minggu (11/1).

DJP akan memberikan sanksi maksimal karena pelanggaran ini dianggap sangat serius terhadap integritas. DJP juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan normal.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info