"Kami menawarkan program literasi informasi yang diwajibkan untuk dosen baru. Ini menjadi salah satu nilai tambah karena tidak semua perguruan tinggi memiliki program literasi informasi yang bersifat compulsory seperti ini," tambahnya.
Selain itu, perpustakaan UPH secara konsisten menyelenggarakan pelatihan literasi informasi dengan berbagai format, baik sinkronus maupun asinkronus, untuk mahasiswa dan dosen. Dalam setahun, program ini mampu menjangkau hingga 4.000 hingga 5.000 peserta melalui ratusan sesi.
Perpustakaan UPH sebelumnya juga meraih akreditasi A dari Perpustakaan Nasional pada tahun 2021, menjadikannya satu-satunya perpustakaan universitas swasta yang berhasil mendapatkan akreditasi ini tanpa kunjungan langsung dari tim penilai. Saat ini, perpustakaan sedang mempersiapkan reakreditasi yang dijadwalkan pada 2026.
"Kami sedang bersiap untuk reakreditasi pada 2026. Tahun ini ada perubahan besar dalam sistem penilaian akreditasi, dari enam komponen menjadi sembilan. Salah satu tantangan besar adalah menggabungkan semua data dari lima perpustakaan dalam sistem menjadi satu laporan," kata Dhama.
Adapun strategi yang dilakukan untuk persiapan akreditasi tersebut meliputi pengumpulan data sumber daya manusia, aset, fasilitas, serta kerjasama dengan pihak luar, seperti MOU dengan mitra strategis, termasuk Hukumonline. "Kerjasama ini juga membantu kami dalam memenuhi komponen inovasi untuk akreditasi nanti," tambahnya.
