Dia menjelaskan sejumlah pasal dalam RUU Perampasan Aset yang sebenarnya mengakomodir beberapa aturan perundang-undangan lain, seperti Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang terkait dengan pidana tambahan. Namun perbedaan di sini yaitu RUU Perampasan Aset tidak bergantung pada proses pemidanaan seperti yang ada dalam aturan-aturan sebelumnya.
Hasil Rapat Tiga Menteri
Menurut Sugeng, dalam RUU disebutkan batasan aset yang akan disita jika terkait dengan tindak pidana minimal Rp100 juta. Hal ini akan berlaku jika RUU ini sudah disahkan, artinya tidak berlaku surut.
Kemudian, RUU ini bisa diterapkan jika para pelaku meninggal dunia, melarikan diri atau tidak ditemukan termasuk jika pengadilan memutus lepas dari segala tuntutan. Ini bisa dilihat dari perkara BLBI, di mana mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung diputus lepas oleh Mahkamah Agung (MA) maka aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana bisa dilakukan perampasan.
"Perampasan aset, penyitaan harus ada surat penetapan izin pemblokiran dan penetapan. Setelah dilakukan, lalu masuk ke kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara, lalu ada penetapan lagi jumlah jenis bentuk perampasan aset. izin pertama penyitaan, kedua tentang status," ujarnya.
Pihak yang melakukan pengelolaan aset adalah Kejaksaan Agung. Mengenai hal ini, ia mengatakan jika sebelumnya tim yang dibentuk tidak menemukan kesepakatan mengenai siapa yang mengelola aset. Kemudian diadakanlah pertemuan pada tingkat menteri, dalam hal ini pertemuan antara Menkopolhukam Mahfud Md, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menkumham Yasonna Laoly yang menjabat ketika itu.
"Saya satu-satunya pendamping yang ada di ruangan itu. Bu Sri Mulyani bilang Kemenkeu terima dalam bentuk sudah selesai tidak ada sengketa, jadi tinggal manfaatkan. Ini wajar karena Kemenkeu pernah terima barang rampasan negara, lalu diterbitkan lembaga, sedang proses pembangunan digugat, dan ternyata kalah di pengadilan. Karena aset itu tidak terkait langsung, sedangkan nilai seluruhnya sudah dikembalikan," terangnya.
"Pak Yasonna bilang Kemenkumham tidak kelola aset yang berat-berat, ini serahkan saja ke Kejaksaan. Meskipun tidak ada unsur Kejaksaan di rapat, pengelola aset ada di Kejaksaan," sambung Sugeng.
