Titik Rawan
Sementara, Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar berpendapat ada sejumlah titik rawan dari RUU Perampasan Aset yang sudah beredar. Misalnya, pasal 7 ayat (1) yang menyatakan perampasan aset dilakukan dalam hal tersangka/terdakwa meninggal, melarikan diri, tidak diketahui, atau lepas dari tuntutan hukum.
"Ini kalau pelaku masih hidup, masih ada, bisa nggak dilakukan? Perampasan aset terkait kasus pidana, tetapi tidak harus ada pidana. Pasal 7 ayat 1 ini berpeluang dipakai untuk mengaburkan, karena harus dalam kondisi hanya dapat dilakukan tersangka/terdakwa meninggal, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya. Kalau dia masih hidup, masih ada, bisa nggak dilakukan perampasan aset," terangnya.
Kemudian mengenai pengelolaan aset hasil rampasan nanti. Ia membaca riset dari KPK jika ada sejumlah negara melakukan berbagai cara yang berbeda dalam perampasan aset. Oleh karena itu, perlu diatur siapa yang memang berwenang dalam mengelola aset hasil rampasan.
Jika di tahap litigasi, peran kejaksaan tentu tidak bisa diperdebatkan. Namun jika nanti hasil rampasan aset berupa saham, apakah Kejaksaan mempunyai kompetensi dalam mengelola saham tersebut.
"Kenapa harus ada konsep kelembagaan berbeda agar paradigma jadi pengelolaan secara umum, aset dikembalikan pada orang yang lebih berhak atau kepada negara," tuturnya.
Selanjutnya mengenai partisipasi publik yang memang sudah seharusnya dilakukan. Perampasan aset tentunya berkaitan dengan hak asasi orang lain, dimana asetnya dirampas tanpa bergantung pada pemidanaan. Jangan sampai dengan adanya RUU Perampasan Aset ini nantinya pihak yang memang tidak terkait dengan tindak pidana, asetnya juga turut dirampas.
"Kita ingat UU lingkungan, penebangan liar itu dikenakan hukuman yang sangat berat, awalnya ini kan untuk perusahaan besar, tapi tanpa pengayaan yang memadai, ini bisa menusuk masyarakat yang sekedar masuk ke hutan dan untuk buat kayu bakar, malah bisa menjerat mereka," tegasnya.
