Lalu bagaimana dengan pihak lain yang juga punya hak atas aset yang disita itu? Dalam RUU itu diatur jika dalam tahapan awal, mereka yang merasa punya hak bisa mengajukan keberatan kepada atasan penyidik yang melakukan perampasan aset.
Namun jika dilihat dari berbagai kejadian yang ada, penyidik tentunya juga merasa berhak merampas karena mempunyai surat perintah. Oleh karena itu, pihak tersebut juga bisa melakukan intervensi, mengajukan keberatan saat proses sidang.
"Kalau putusan sidang masih dirugikan maka pihak yang merasa berhak itu satu-satunya cara mengajukan kasasi," pungkasnya.
Sugeng mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam RUU ini. Dia menyarankan adanya meaningfull participation sehingga akan banyak masukan dari masyarakat yang nantinya bisa jadi bahan pertimbangan. Kemudian RUU Perampasan aset ini juga harus disertai perbaikan tata kelola aparat penegak hukum.
"Kita tahu ada tim reformasi kepolisian, yang lain harus inisiatif persiapkan RUU ini untuk perbaiki kelemahan yang ada," tuturnya.
Kemudian, izin pemblokiran, pengadilan negeri harus meminta penjelasan penyidik aset itu dari hasil tindak pidana. Tapi konsekuensinya, keberatan kepada atasan penyidik itu dihapuskan, karena sudah ada kontrol pengadilan.
"Pemanfaatan aset, disertai dengan publikasi sebagai kontrol masyarakat. Blokir, umumkan kepada publik, penyitaan begitu pula, jika diberikan ke pihak ketiga juga diumumkan beserta alasannya," jelas Sugeng.
