Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menggema usai adanya demonstrasi besar beberapa waktu lalu. Demonstran meminta agar RUU yang tak kunjung memperoleh titik terang itu untuk segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.
Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), Prof. Masduki, mengatakan RUU Perampasan Aset adalah kehendak publik yang hingga kini belum juga direalisasikan oleh DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya argumentasi kuat untuk mendorong pengesahan RUU tersebut.
"Ada yang disebut pengabaian dan di delay bahkan melawan kehendak publik dari parlemen dan pemerintah untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, ini kita lawan dengan argumen yang kuat. Kita berharap ini disahkan dengan konteks permasalahan makro," kata Masduki saat membuka diskusi "Urgensi RUU Perampasan Aset: Peluang dan Tantangannya" yang diadakan secara daring oleh PSAD UII, Rabu (24/9).
Baca Juga:
- Jamdatun Sebut Forfeiture dalam Konteks RUU Perampasan Aset Harus Dikaji Lebih Dalam
- Pemerintah Minta RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Segera Diproses
Mantan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, Sugeng Purnomo, yang menjadi salah satu narasumber dalam acara tersebut menjelaskan RUU Perampasan Aset sebelumnya merupakan inisiatif pemerintah. Namun pada 2025, terjadi pergeseran sehingga menjadi inisiatif DPR.
Sugeng mengatakan substansi RUU Perampasan aset hasil tindak pidana tidak didasarkan pemidanaan atau penghukuman. Sehingga tanpa adanya pemidanaan, aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana bisa saja dirampas oleh negara.
"Ini jadi polemik juga beberapa pihak yang tidak baca keseluruhan, ada teman saya tanya kalau kami sedang diperiksa pajak, nanti aset kami dirampas," ujar Sugeng.
Dia menjelaskan sejumlah pasal dalam RUU Perampasan Aset yang sebenarnya mengakomodir beberapa aturan perundang-undangan lain, seperti Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang terkait dengan pidana tambahan. Namun perbedaan di sini yaitu RUU Perampasan Aset tidak bergantung pada proses pemidanaan seperti yang ada dalam aturan-aturan sebelumnya.
Hasil Rapat Tiga Menteri
Menurut Sugeng, dalam RUU disebutkan batasan aset yang akan disita jika terkait dengan tindak pidana minimal Rp100 juta. Hal ini akan berlaku jika RUU ini sudah disahkan, artinya tidak berlaku surut.
Kemudian, RUU ini bisa diterapkan jika para pelaku meninggal dunia, melarikan diri atau tidak ditemukan termasuk jika pengadilan memutus lepas dari segala tuntutan. Ini bisa dilihat dari perkara BLBI, di mana mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung diputus lepas oleh Mahkamah Agung (MA) maka aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana bisa dilakukan perampasan.
"Perampasan aset, penyitaan harus ada surat penetapan izin pemblokiran dan penetapan. Setelah dilakukan, lalu masuk ke kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara, lalu ada penetapan lagi jumlah jenis bentuk perampasan aset. izin pertama penyitaan, kedua tentang status," ujarnya.
Pihak yang melakukan pengelolaan aset adalah Kejaksaan Agung. Mengenai hal ini, ia mengatakan jika sebelumnya tim yang dibentuk tidak menemukan kesepakatan mengenai siapa yang mengelola aset. Kemudian diadakanlah pertemuan pada tingkat menteri, dalam hal ini pertemuan antara Menkopolhukam Mahfud Md, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menkumham Yasonna Laoly yang menjabat ketika itu.
"Saya satu-satunya pendamping yang ada di ruangan itu. Bu Sri Mulyani bilang Kemenkeu terima dalam bentuk sudah selesai tidak ada sengketa, jadi tinggal manfaatkan. Ini wajar karena Kemenkeu pernah terima barang rampasan negara, lalu diterbitkan lembaga, sedang proses pembangunan digugat, dan ternyata kalah di pengadilan. Karena aset itu tidak terkait langsung, sedangkan nilai seluruhnya sudah dikembalikan," terangnya.
"Pak Yasonna bilang Kemenkumham tidak kelola aset yang berat-berat, ini serahkan saja ke Kejaksaan. Meskipun tidak ada unsur Kejaksaan di rapat, pengelola aset ada di Kejaksaan," sambung Sugeng.
Lalu bagaimana dengan pihak lain yang juga punya hak atas aset yang disita itu? Dalam RUU itu diatur jika dalam tahapan awal, mereka yang merasa punya hak bisa mengajukan keberatan kepada atasan penyidik yang melakukan perampasan aset.
Namun jika dilihat dari berbagai kejadian yang ada, penyidik tentunya juga merasa berhak merampas karena mempunyai surat perintah. Oleh karena itu, pihak tersebut juga bisa melakukan intervensi, mengajukan keberatan saat proses sidang.
"Kalau putusan sidang masih dirugikan maka pihak yang merasa berhak itu satu-satunya cara mengajukan kasasi," pungkasnya.
Sugeng mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam RUU ini. Dia menyarankan adanya meaningfull participation sehingga akan banyak masukan dari masyarakat yang nantinya bisa jadi bahan pertimbangan. Kemudian RUU Perampasan aset ini juga harus disertai perbaikan tata kelola aparat penegak hukum.
"Kita tahu ada tim reformasi kepolisian, yang lain harus inisiatif persiapkan RUU ini untuk perbaiki kelemahan yang ada," tuturnya.
Kemudian, izin pemblokiran, pengadilan negeri harus meminta penjelasan penyidik aset itu dari hasil tindak pidana. Tapi konsekuensinya, keberatan kepada atasan penyidik itu dihapuskan, karena sudah ada kontrol pengadilan.
"Pemanfaatan aset, disertai dengan publikasi sebagai kontrol masyarakat. Blokir, umumkan kepada publik, penyitaan begitu pula, jika diberikan ke pihak ketiga juga diumumkan beserta alasannya," jelas Sugeng.
Titik Rawan
Sementara, Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar berpendapat ada sejumlah titik rawan dari RUU Perampasan Aset yang sudah beredar. Misalnya, pasal 7 ayat (1) yang menyatakan perampasan aset dilakukan dalam hal tersangka/terdakwa meninggal, melarikan diri, tidak diketahui, atau lepas dari tuntutan hukum.
"Ini kalau pelaku masih hidup, masih ada, bisa nggak dilakukan? Perampasan aset terkait kasus pidana, tetapi tidak harus ada pidana. Pasal 7 ayat 1 ini berpeluang dipakai untuk mengaburkan, karena harus dalam kondisi hanya dapat dilakukan tersangka/terdakwa meninggal, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya. Kalau dia masih hidup, masih ada, bisa nggak dilakukan perampasan aset," terangnya.
Kemudian mengenai pengelolaan aset hasil rampasan nanti. Ia membaca riset dari KPK jika ada sejumlah negara melakukan berbagai cara yang berbeda dalam perampasan aset. Oleh karena itu, perlu diatur siapa yang memang berwenang dalam mengelola aset hasil rampasan.
Jika di tahap litigasi, peran kejaksaan tentu tidak bisa diperdebatkan. Namun jika nanti hasil rampasan aset berupa saham, apakah Kejaksaan mempunyai kompetensi dalam mengelola saham tersebut.
"Kenapa harus ada konsep kelembagaan berbeda agar paradigma jadi pengelolaan secara umum, aset dikembalikan pada orang yang lebih berhak atau kepada negara," tuturnya.
Selanjutnya mengenai partisipasi publik yang memang sudah seharusnya dilakukan. Perampasan aset tentunya berkaitan dengan hak asasi orang lain, dimana asetnya dirampas tanpa bergantung pada pemidanaan. Jangan sampai dengan adanya RUU Perampasan Aset ini nantinya pihak yang memang tidak terkait dengan tindak pidana, asetnya juga turut dirampas.
"Kita ingat UU lingkungan, penebangan liar itu dikenakan hukuman yang sangat berat, awalnya ini kan untuk perusahaan besar, tapi tanpa pengayaan yang memadai, ini bisa menusuk masyarakat yang sekedar masuk ke hutan dan untuk buat kayu bakar, malah bisa menjerat mereka," tegasnya.
