Untuk mengantisipasi semakin terpuruknya rupiah dan indeks saham, maka pemerintah melakukan sejumlah langkah seperti peningkatan suku bunga acuan (BI Rate), pembelian kembali atau buy back saham BUMN, termasuk hedging.
Dahlan mengatakan, meski diperbolehkan melakukan hedging, perusahaan-perusahaan BUMN tersebut sebelumnya harus melihat kondisi masing-masing. “Mereka (BUMN) tentu sudah harus dapat memperhitungkan kapan saatnya heding dilakukan, kapan tidak dilakukan,” ujarnya.
Meski terdapat landasan hukumnya, kata Dahlan, dirinya tidak pada posisi menyuruh BUMN-BUMN yang bersangkutan untuk melakukan hedging. Menurutnya, hedging dilakukan setelah ada perhitungan yang matang dari para perusahaan tersebut. “Tetapi, hedging betul-betul untuk lindung nilai, bukan untuk spekulasi, bukan untuk transaksi derivatif,” tegasnya.
Sejumlah BUMN besar terutama yang membutuhkan dolar AS dalam transaksi dan operasionalnya mengaku sudah menerapkan transaksi hedging. Menurut catatan, PT Pertamina dalam operasionalnya membutuhkan valas sekitar AS$100 juta per hari, PT PLN sekitar AS$16 juta per hari.
Sebelumnya, sebagian besar BUMN masih ragu melakukan transaksi hedging. Selain karena belum ada ketentuan yang jelas, juga jika pada praktiknya terjadi kerugian maka direksi dimintai pertanggungjawaban karena dianggap merugikan negara.
Menyinggung soal volume kebutuhan valas di perusahaan-perusahaan BUMN, Dody mengaku tidak memiliki kompetensi untuk mempublikasi nominal tersebut. “Kalau masalah nilai, volume, itu urusan Dewan Gubernur BI,” pungkasnya.