Dalam hukum perseroan Indonesia, modal sering diperlakukan sebagai soko guru sebuah perusahaan. Ia dicatat dengan teliti, dilindungi oleh berbagai aturan, dan dijadikan ukuran formal dari struktur perusahaan. Namun, dalam praktik investasi modern muncul sebuah paradoks. Sebagian besar dana yang benar-benar masuk ke perusahaan justru sering tidak pernah menjadi “modal saham” dalam arti hukum.

Paradoks ini terlihat jelas dalam tulisan Ahmad Fikri Assegaf berjudul “Permasalahan Modal Disetor dan Agio dalam Perseroan Terbatas” (Hukumonline, 10/3/2026). Ia menunjukkan bahwa ketika investor menyetor dana jauh di atas nilai nominal saham, selisihnya tidak tercatat sebagai modal saham, tetapi sebagai agio. Padahal secara ekonomi dana tersebut jelas menjadi bagian dari kekayaan perusahaan.
Kegelisahan ini mengingatkan pada tulisan Ahmad Fikri Assegaf sebelumnya berjudul “Rumitnya Urusan Modal PT Indonesia” (Hukumonline, 15/5/2020), yang menyoroti kerumitan desain hukum modal dalam perseroan terbatas. Kedua tulisan tersebut memperlihatkan gejala yang sama. Struktur hukum mengenai modal PT tampak rapi di atas kertas, tetapi terasa canggung ketika berhadapan dengan praktik bisnis yang nyata.
Kegelisahan tersebut membuka refleksi yang lebih luas. Persoalan agio pada akhirnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah realitas ekonomi perusahaan harus menyesuaikan diri dengan konsep modal dalam hukum perseroan, atau justru konsep hukum itulah yang perlu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan realitas ekonomi?
Modal sebagai Konstruksi Hukum
Dalam tradisi hukum perusahaan klasik, modal bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia merupakan perangkat institusional yang menopang struktur perusahaan. Modal diperlakukan sebagai penyangga bagi kreditor sekaligus sebagai ukuran awal kekuatan ekonomi perusahaan. Karena itu, hukum memberi perhatian besar terhadap bagaimana modal ditempatkan, disetor, dan dicatat dalam anggaran dasar.
Angka modal saham dalam kerangka ini menjalankan dua fungsi sekaligus. Ia memberi informasi awal bagi pihak luar mengenai basis ekonomi perusahaan, sekaligus menjadi lapisan perlindungan minimum yang tidak dapat dengan mudah ditarik oleh pemegang saham. Kombinasi kedua fungsi ini membuat konsep modal saham selama ini dipandang sebagai fondasi stabil dalam arsitektur hukum perseroan.
Logika tersebut cukup masuk akal ketika konsep modal saham pertama kali dirumuskan. Struktur pembiayaan perusahaan pada masa itu relatif sederhana dan angka modal dapat memberikan gambaran yang cukup memadai mengenai kapasitas ekonomi perusahaan.
















