Hukum, Modal, dan Realitas
OPINI

Hukum, Modal, dan Realitas

Kita perlu memikirkan ulang cara hukum memahami permodalan Perseroan, bukan untuk menolak konsep yang telah lama menjadi bagian dari arsitektur hukum perseroan, tetapi untuk memahami batas-batas kegunaannya.

•Bacaan 5 Menit
MH
Penulis Opini

Dengan demikian, persoalan ini, tidak berhenti pada sekadar pembaruan hukum perusahaan semata. Ia juga menuntut perubahan paradigma dalam cara negara menggunakan konsep modal dalam kebijakan investasi dan regulasi usaha.

Selama ini, angka modal sering dipakai sebagai indikator awal untuk menilai kapasitas ekonomi dan keseriusan pelaku usaha. Logika tersebut terlihat, misalnya, dalam persyaratan modal minimum bagi penanaman modal asing, kegiatan usaha tertentu, maupun dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Modal diperlakukan sebagai semacam sinyal administratif bahwa suatu usaha memiliki basis ekonomi yang memadai untuk beroperasi.

Jika konsep modal dalam hukum perusahaan sendiri memiliki batas dalam mencerminkan kapasitas ekonomi perusahaan, maka penggunaannya sebagai alat penyaring dalam kebijakan investasi juga patut dipikirkan kembali. Dalam kondisi seperti ini, angka modal nominal berisiko lebih berfungsi sebagai ambang administratif daripada sebagai indikator yang benar-benar mencerminkan kapasitas ekonomi ataupun risiko suatu usaha.

Hukum dan Realitas

Pada akhirnya, persoalan ini memperlihatkan limitasi hukum. Hukum perusahaan selalu berusaha menangkap realitas ekonomi perusahaan melalui kategori-kategori normatif yang stabil. Modal adalah salah satu kategori yang selama ini menjalankan fungsi tersebut. Ia memberi bahasa yang dapat dipakai hukum untuk menggambarkan struktur ekonomi sebuah perusahaan.

Namun, seperti banyak konsep hukum lainnya, makna dan kegunaan konsep tersebut tidak sepenuhnya berdiri di luar perubahan ekonomi. Ia lahir dari cara tertentu memahami perusahaan dan pembiayaan usaha pada suatu masa. Ketika praktik bisnis berkembang dan cara perusahaan memperoleh nilai ekonomi semakin beragam, hubungan antara kategori hukum dan realitas ekonomi yang ingin dijelaskannya dapat menjadi semakin longgar.

Karena itu, kita perlu memikirkan ulang cara hukum memahami permodalan Perseroan, bukan untuk menolak konsep yang telah lama menjadi bagian dari arsitektur hukum perseroan, tetapi untuk memahami batas-batas kegunaannya. Sebab, hukum perusahaan pada akhirnya tidak hanya mengatur perusahaan sebagaimana tertulis dalam dokumen hukumnya, tetapi juga berusaha memahami perusahaan sebagaimana ia benar-benar beroperasi dalam kehidupan ekonomi.

 

*) Michael H. Hadylaya, Board Member Pan-Asia Risk & Insurance Management Association (PARIMA) dan General Counsel PT Combiphar

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun

perseroan terbatasmodalhukum
Michael Herdi Hadylaya

Board Member Pan-Asia Risk & Insurance Management Association (PARIMA) dan Head of Legal Division Combiphar

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info