Gufron mencatat setahun terakhir setidaknya dilakukan 13 kali pengiriman pasukan ke Papua dengan jumlah sekitar 3 ribu personel. Pengiriman dan pelibatan aparat tersebut berkorelasi baik langsung maupun tidak langsung dengan tingginya kasus kekerasan anggota TNI kepada masyarakat sipil di Papua.
Gufron mengingatkan tanpa evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan dan pendekatan keamanan yang selama ini dijalankan, kekerasan aparat keamanan terhadap warga sipil akan terus terjadi dan berulang di Papua. Oleh
karena itu, bersamaan dengan proses hukum terhadap aparat keamanan yang melakukan kekerasan, langkah evaluasi dan koreksi secara menyeluruh terhadap kebijakan dan pendekatan keamanan menjadi penting dan mendesak dilakukan.
Selain itu, Imparsial merekomendasikan setidaknya 2 hal. Pertama, Panglima TNI segera usut tuntas dan proses hukum melalui peradilan umum aparat TNI (anggota Kopassus) terduga pelaku kekerasan terhadap anak. Jangan sampai ada impunitas yang semakin memperburuk situasi HAM di Papua. Kedua, pemerintah dan DPR, segera melakukan evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan keamanan di Papua, terutama pengiriman dan pelibatan pasukan non organik di dalam berbagai operasi di Papua.