Ingat, Kesepakatan Damai Tidak Menggugurkan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas
Terbaru

Ingat, Kesepakatan Damai Tidak Menggugurkan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Namun perdamaian dengan keluarga korban dapat menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman.

Oleh:
Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. HOL
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. HOL

Dua pengendara motor gede (moge) Harley Davidson mencuri perhatian publik beberapa waktu belakangan setelah menabrak dua anak kembar di Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat pada Sabtu, (13/3). Kecelakaan terjadi saat kedua anak kembar bernama Hasan dan Husen ingin menyeberang jalan. Namun nahas, Hasan dan Husen tertabrak oleh dua moge yang melaju kencang dan meninggal dunia.

Pasca kecelakaan, kedua belah pihak yakni keluarga korban maupun dua pengendara moge bersepakat untuk berdamai. Salah satu isi perjanjian perdamaian tersebut adalah terkait uang santunan senilai Rp50 juta yang akan diberikan oleh pengendara moge kepada keluarga korban.

Namun meski kesepakatan damai tercapai, kedua pengendara moge tersebut tetap diproses secara hukum. Dilansir dari Antara, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis AKP Zanuar Chayo Wibowo menyatakan bahwa proses hukum tetap akan dijalankan sesuai prosedur meskipun kedua belah pihak telah menyatakan damai atas kejadian nahas tersebut.

Saat ini dua pengendara moge dengan inisial AB dan AW telah ditetapkan sebagai tersangka karena adanya unsur kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan korban meninggal dunia. AB dan AW berdasarkan hasil penyelidikan telah melanggar Pasal 310 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda Rp12 juta.

Baca Juga:

Lalu persoalannya adalah apakah perdamaian yang telah tercapai antara pelaku laka lantas dan korban dapat menggugurkan perkara kecelakaan laka lantas? Dilansir dari laman resmi Satlantas Yogyakarta, kesepakatan laka lantas tidak menggugurkan perkara yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban (Pasal 231 ayat [1] UU LLAJ): menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya; memberikan pertolongan kepada korban; melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban, akan tetapi tanggung jawab ini tidak berlaku apabila (Pasal 234 ayat [3] UULLAJ): adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi; disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Bagaimana jika pengemudi telah bertanggung jawab dan telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban, apakah polisi tetap berhak melakukan penyidikan? Mengenai hal ini kita perlu melihat ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 230 UU LLAJ). Jadi, dalam hal kasus laka lantas, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.

Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana seperti yang terdapat pada Putusan MA No. 1187 K/Pid/2011. Bahkan dalam Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka (retak tulang tangan kiri dan tak sadarkan diri) dalam kecelakaan tersebut.

Kendati demikian, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku. Sebagai contoh, dalam Putusan MA No. 403 K/Pid/2011 antara pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta dalam Putusan MA No. 553 K/ Pid/2012 pelaku tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban, sehingga menurut majelis hakim tidak adanya perdamaian dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan kesalahan terdakwa.

Tags:

Berita Terkait