Pengamat energi dari Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengkritisi penurunan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kebijakan itu merupakan perangkap pemerintah kepada rakyat. Pasalnya, tren penurunan harga minyak dunia tak pernah bertahan lama.
Menurut perhitungannya, harga minyak dunia akan rebound pada pertengahan tahun. Jika harga minyak dunia kembali ke kisaran 90-100 dolar AS per barel, maka harga premium akan naik menjadi Rp10.500-Rp11.000 per liter karena pemerintah sudah tidak lagi memberikan subsidi.
Sementara ini, ia menilai, pencabutan subsidi premium tidak menjadi masalah karena harga minyak dunia sedang anjlok di bawah 60 dolar AS per barel. Namun saat harga minyak kembali naik, ia khawatir rakyat menjadi sengsara.
"Karena kebijakan penghapusan subsidi sudah ditetapkan dan dibungkus dengan penurunan harga BBM, maka pemerintahan Jokowi sudah memerangkap rakyat yang kelak akan dirasakan akibat buruknya setelah harga bbm kembali normal," tuturnya Marwan, Jumat (16/1).
Di menilai, sebelum mencabut subsidi BBM pemerintah seharusnya menyiapkan terlebih dahulu program perlindungan sosial. Tak kalah penting juga, imbuhnya, peningkatan kualitas transportasi massal dan energi alternatif, seperti konversi ke BBG. Selain itu, transportasi massal, juga harus ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk mengantisipasi kenyamanan masyarakat menggunakan transportasi massal jika suatu saat harga premium melambung tinggi.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, membantah bahwa di masa mendatang akan kembali ada penyesuaian harga minyak dunia. Ia menegaskan, harga BBM akan dipatok pada level tertentu. Dengan begitu maka tidak ada lagi perubahan harga BBM bersubsidi.
"Kalau harga minyak turun terus, apakah kita akan menurunkan harga? Pemerintah memikirkan mekanisme nabung. Masyarakat sudah terbiasa harga BBM di Rp 6.600 per liter. Kalau harga turun lagi, lebih baik kita nabung, simpan dananya di Kementerian Keuangan. Tabungannya digunakan mempercepat pembangunan cadangan strategis," kata Sudirman.
Saat ini, Indonesia memang belum memiliki cadangan energi. Oleh karena itu, atas rekomendasi Dewan Energi Nasional (DEN) kepada Presiden Joko Widodo, pihaknya akan mulai membangun cadangan energi itu. Pemerintah akan membuat peta jalan cadangan penyangga energi tersebut dengan memperkuat stok BBM nasional. Pertamina, sudah diminta menghitung anggaran realisasi cadangan penyangga energi.
"Cadangan satu hari membutuhkan anggaran Rp1,2 triliun. Pertamina sedang menghitung berapa modal yang dibutuhkan dan di mana cadangan BBM akan disimpan," imbuhnya.
Sementara itu, terkait dengan rencana mematok harga, Sudirman mengatakan bahwa hal tersebut masih dalam pembahasan lebih lanjut. Ia belum bisa memastikan berapa patokan harga BBM tersebut.
Dia menegaskan mekanisme penetapan harga tersebut bukan berarti masyarakat mensubsidi pemerintah, tapi selisih antara harga patokan dengan harga dasar dipergunakan sebagai investasi pembangunan cadangan penyangga.
"Masyarakat tidak mensubsidi negara, tapi mensubsidi diri sendiri. Kita simpan selisihnya. Ini baik untuk masyarakat dan negara," jelasnya.
Menurut perhitungannya, harga minyak dunia akan rebound pada pertengahan tahun. Jika harga minyak dunia kembali ke kisaran 90-100 dolar AS per barel, maka harga premium akan naik menjadi Rp10.500-Rp11.000 per liter karena pemerintah sudah tidak lagi memberikan subsidi.
Sementara ini, ia menilai, pencabutan subsidi premium tidak menjadi masalah karena harga minyak dunia sedang anjlok di bawah 60 dolar AS per barel. Namun saat harga minyak kembali naik, ia khawatir rakyat menjadi sengsara.
"Karena kebijakan penghapusan subsidi sudah ditetapkan dan dibungkus dengan penurunan harga BBM, maka pemerintahan Jokowi sudah memerangkap rakyat yang kelak akan dirasakan akibat buruknya setelah harga bbm kembali normal," tuturnya Marwan, Jumat (16/1).
Di menilai, sebelum mencabut subsidi BBM pemerintah seharusnya menyiapkan terlebih dahulu program perlindungan sosial. Tak kalah penting juga, imbuhnya, peningkatan kualitas transportasi massal dan energi alternatif, seperti konversi ke BBG. Selain itu, transportasi massal, juga harus ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk mengantisipasi kenyamanan masyarakat menggunakan transportasi massal jika suatu saat harga premium melambung tinggi.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, membantah bahwa di masa mendatang akan kembali ada penyesuaian harga minyak dunia. Ia menegaskan, harga BBM akan dipatok pada level tertentu. Dengan begitu maka tidak ada lagi perubahan harga BBM bersubsidi.
"Kalau harga minyak turun terus, apakah kita akan menurunkan harga? Pemerintah memikirkan mekanisme nabung. Masyarakat sudah terbiasa harga BBM di Rp 6.600 per liter. Kalau harga turun lagi, lebih baik kita nabung, simpan dananya di Kementerian Keuangan. Tabungannya digunakan mempercepat pembangunan cadangan strategis," kata Sudirman.
Saat ini, Indonesia memang belum memiliki cadangan energi. Oleh karena itu, atas rekomendasi Dewan Energi Nasional (DEN) kepada Presiden Joko Widodo, pihaknya akan mulai membangun cadangan energi itu. Pemerintah akan membuat peta jalan cadangan penyangga energi tersebut dengan memperkuat stok BBM nasional. Pertamina, sudah diminta menghitung anggaran realisasi cadangan penyangga energi.
"Cadangan satu hari membutuhkan anggaran Rp1,2 triliun. Pertamina sedang menghitung berapa modal yang dibutuhkan dan di mana cadangan BBM akan disimpan," imbuhnya.
Sementara itu, terkait dengan rencana mematok harga, Sudirman mengatakan bahwa hal tersebut masih dalam pembahasan lebih lanjut. Ia belum bisa memastikan berapa patokan harga BBM tersebut.
Dia menegaskan mekanisme penetapan harga tersebut bukan berarti masyarakat mensubsidi pemerintah, tapi selisih antara harga patokan dengan harga dasar dipergunakan sebagai investasi pembangunan cadangan penyangga.
"Masyarakat tidak mensubsidi negara, tapi mensubsidi diri sendiri. Kita simpan selisihnya. Ini baik untuk masyarakat dan negara," jelasnya.