Tekanan Publik dan Media
Dalam perkembangan zaman yang telah memasuki era digital dan menjamurkannya platform media sosial, tekanan publik terhadap hakim semakin meningkat. Setiap putusan yang diambil dapat dengan cepat menjadi sorotan publik (viral) dan memicu reaksi di media sosial. Tidak jarang juga terjadi fenomena “doxing” terhadap identitas hakim, bahkan data LHKPN Hakim tersebut tersebar di berbagai media massa. Umpatan, cacian dan makian terhadap hakim yang memutus secara kontroversial pun menghiasi media sosial. Belum lagi, tidak jarang fitnah dan narasi-narasi hoax yang menyudutkan hakim tersebut tersebar dirancang untuk medelegitimasi putusan hakim.
Bagi hakim yang mempunyai mental dan keteguhan hati tentunya ini menjadi tantangan karena hakim dituntut untuk tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh opini publik atau pemberitaan media. Menjaga integritas dan independensi dalam kondisi di mana setiap putusan dapat dikritik atau bahkan dicaci maki secara luas adalah salah satu tantangan besar bagi hakim di era modern saat ini.
Mutasi Periodik dan Keterbatasan Fasilitas di Daerah
Hakim dalam menjalankan tugasnya berpindah-pindah ke seluruh Indonesia secara periodik. Hakim yang dimutasi ke daerah dengan budaya hukum dan sosial yang berbeda harus mampu beradaptasi dengan cepat. Proses adaptasi ini juga tidak mudah seringkali sulit dan dapat mempengaruhi kinerja hakim dalam jangka pendek.
Selama ini hakim dibekali fasilitas rumah dinas ataupun biaya sewa rumah, namun barang- barang keperluan didalamnnya tidak dicover negara sehingga harus membeli sendiri yang nilainya lumayan besar atau membawa dari daerah asal dengan buaya sendiri. Jika anak hakim sudah menginjak usia sekolahpun cukup menjadi pilihan sulit bagi hakim dengan pertimbangan karena kualitas pendidikan tidak setara dengan daerah kota besar sehingga banyak hakim jauh dari keluarga demi kualitas pendidikan anak yang lebih baik.
Banyak sekali daerah di Indonesia masih terdapat keterbatasan infrastruktur; kurangnya fasilitas hidup yang memadai; ketersediaan sarana prasarana kesehatan; akses sinyal internet yang terbatas; serta akses transportasi yang sulit dapat menghambat kinerja hakim. Tantangan ini terutama dirasakan di daerah-daerah terpencil, hakim harus hidup dengan sarana yang minim. Hal-hal tersebut juga berdampak pada penurunan kualitas hidup hakim tersebut.
Ancaman Keamanan Pribadi dan Keluarga
Dalam tugasnya mengadili perkara-perkara yang sensitif atau yang melibatkan kelompok-kelompok kriminal dapat menempatkan hakim dan keluarganya dalam risiko dan ancaman nyawa. Hakim sering diancam atau bahkan diserang secara verbal maupun fisik karena putusannya. Mengutip sumber penelitian FKDP (Forum Kajian Dunia Peradilan) pada tahun 2024, berdasarkan hasil survei dari 120 satuan kerja hakim di seluruh Indonesia, 59% hakim pernah mengalami ancaman keamanan.
Ancaman keamanan ini mulai dari pembunuhan, guna-guna (magis), perusakan kantor, hingga pemerkosaan. Sementara itu, 38,5% hakim pernah mengalami bahaya keamanan. Bahaya keamanan yang sudah dialami mulai dari didatangi ke rumah tinggal; penembakan kaca jendela rumah tinggal dengan senapan angin; kendaraan dilempar batu; kantor dikepung lalu hakimnya dikejar massa; hingga kantor pengadilan dibakar. Tantangan ini menambah kesulitan dalam menegakkan hukum dan keadilan, di mana hakim harus bekerja dalam kondisi yang kadang-kadang mengancam keselamatan pribadi dan keluarga.
