Kesejahteraan Sosial
Sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa, diatur dalam UUD 1945 Bab X mengenai siapakah warga negara Indonesia (Pasal 26) yang memiliki hak-hak sipil dan politik (Pasal 27.1), yakni, kesamaan derajat di muka hukum dan pemerintahan; serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Pasal 27.2), yakni, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang manusiawi.
Setelah itu terdapat Pasal 28 mengenai jaminan atas kemerdekaan berserikat (freedom of association) dan berkumpul (freedom of assembly), mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (freedom of speech/ expression) yang sejatinya merupakan bentuk hak sipil dan politik warga negara ketika berseberangan dengan hukum dan pemerintahan.
Kemudian, Pasal 29, setelah menegaskan berimannya seluruh rakyat –dan karena itu juga negara Indonesia– kepada Tuhan Yang Maha Esa (ayat 1), menjamin kebebasan beragama (freedom of religion/ religious liberty) tidak saja bagi warga negara Indonesia tetapi juga siapapun yang berdiam di wilayah Indonesia sebagai penduduk (ayat 2).
Selanjutnya, UUD 1945 juga mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara (Pasal 30), pendidikan dalam arti formal (Pasal 31), dan pendidikan informal dalam bentuk pengembangan kebudayaan nasional (Pasal 32).
Pasal-pasal 27 sampai dengan 32 ini pada dasarnya adalah petunjuk bagi penyelenggara negara dan pemerintahan, sekaligus jaminan hukum bagi warga negara dan penduduk, dalam mencapai tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan ini sesungguhnya merupakan sisi batiniah/ kejiwaan dari tujuan “memajukan kesejahteraan umum” atau kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan lirik lagu kebangsaan “bangunlan jiwanya, bangunlah raganya”.
Barulah, dalam rangka “membangun raga” diatur dalam Bab XIV Kesejahteraan Sosial ketentuan mengenai (Pasal 33.1) kewajiban negara untuk merencanakan perekonomian (economic planning) sedemikian rupa sehingga semua usaha di lapangan perekonomian seakan-akan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga besar rakyat Bangsa Indonesia.
Demi menjamin terlaksananya hal tersebut, negara harus menguasai –artinya, (i) merumuskan kebijakan (policy), (ii) menetapkan undang-undang (legislation), (iii) menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaannya (regulation), (iv) mengelola sebagai implementasi dari peraturan pelaksanaan (management/ implementation), dan, (v) mengawasi (supervision)– sektor-sektor perekonomian yang (1) penting (strategis) bagi negara; dan, (2) menguasai hajat hidup orang banyak (Pasal 33.2).

















