Keadilan Sosial, Kesejahteraan Sosial, dan Keuangan Negara
OPINI

Keadilan Sosial, Kesejahteraan Sosial, dan Keuangan Negara

Bab VII Keuangan Negara dalam konstitusi perlu diamandemen.

•Bacaan 7 Menit

Dalam suatu undang-undang dasar yang “singkat dan supel”, amandemen keempat terhadap Pasal 34 yang mengatur mengenai jaminan sosial, layanan umum dan kesehatan, bukanlah merupakan prinsip konstitusional, sehingga seharusnya diatur dalam undang-undang saja.

Keuangan Negara

Keuangan negara juga memainkan peran penting dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pengelolaan keuangan publik, negara dapat memeratakan kesejahteraan melalui redistribusi dan realokasi.

Dalam teks asli UUD 1945, semua perihal mengenai keuangan negara diatur dalam Bab VIII Keuangan Negara, yang hanya berisi satu pasal, yakni Pasal 23, yang terdiri dari lima ayat. Amandemen ketiga UUD 1945 sudah tepat ketika mengatur mengenai pajak dan pungutan lain, macam dan harga mata uang, pemeriksaan keuangan negara, bank sentral, dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai keuangan negara dalam pasal-pasal tersendiri. Amandemen ketiga juga menambahkan satu bab tersendiri untuk Badan Pemeriksa Keuangan, yakni Bab VIIIA yang berisi pasal-pasal 23E, 23F, dan 23G.

Akan tetapi, meski berada di luar bahasan mengenai keuangan negara, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah yang memberikan pertimbangan mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) bertentangan tidak saja dengan sistematika UUD 1945 tetapi juga cita-negara (staatsidee) Indonesia secara keseluruhan.

Perlu ditekankan di sini, pendirian DPD pada dasarnya berakar pada kegagalan untuk memahami sistem pemerintahan negara asli yang dirancang oleh Para Pendiri Republik, khususnya mengenai sentralitas MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Akhirnya, sekadar dicomot contoh dari Amerika Serikat yang lembaga perwakilan rakyatnya terdiri dari dua kamar, senat yang mewakili negara bagian dan kongres yang langsung mewakili konstituen.

Keberatan lain terhadap amandemen ketiga di seputar keuangan negara juga tidak berkaitan langsung dengan keuangan negara itu sendiri, tetapi lebih pada struktur ketatanegaraan, yakni mengenai Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Keberatan utama adalah ketentuan bahwa BPK memiliki perwakilan di provinsi-provinsi.

BPK adalah sebuah lembaga negara (staatsorgan). Salah satu ciri dari lembaga negara –yang membedakannya dari lembaga pemerintahan (bestuursorgan)– adalah ia berkedudukan di ibukota negara dan tidak memiliki cabang di daerah-daerah.

Halaman selanjutnya:Selain itu, BPK melakukan...
negarakeuangan negarauud 1945
Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.
Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.

Dosen Hukum Adat dan Hukum Administrasi Negara FHUI

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info