Sebagai bagian terpenting dari komitmen mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka diperintahkan kepada negara untuk (1) menguasai –dalam arti yang sama dengan di atas– seluruh bentuk sumber daya alam (SDA) yang terdapat dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia; dan, (2) memastikan melalui penguasaan itu, bahwa pemanfaatan SDA tersebut benar-benar memakmurkan rakyat yang tinggal di/ mendiami sebidang tanah atau perairan tempat SDA itu berada, dan menggantungkan hidup sepenuhnya pada sebidang tanah atau perairan itu (Pasal 33.3).
Para Pendiri Negara mewanti-wanti bahwa ketiga prinsip inilah yang akan “memajukan kesejahteraan umum” atau kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya ideologi “efisiensi” yang diusung amandemen keempat UUD 1945 (Pasal 33.4) harus ditolak, termasuk memasukkan frasa “Perekonomian Nasional” ke dalam judul Bab XIV Kesejahteraan Sosial.
Kesejahteraan sosial sentral posisinya bagi rakyat Indonesia, sebagai tujuan negara dan cita-cita rakyat. Jangan sampai dimaknai, kesejahteraan sosial adalah efek atau akibat dari pengelolaan perekonomian nasional: “jika perekonomian nasional bertumbuh, maka dengan sendirinya kesejahteraan sosial akan terwujud” (trickle down effect).
Nyatanya, mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan sumber daya hanya pada unit-unit produksi yang efisien terbukti melebarkan kesenjangan, alih-alih mewujudkan kesejahteraan apalagi keadilan sosial.
Demikian pula, Pasal 33.5 hasil amandemen keempat juga harus ditolak, karena ketiga prinsip di atas harus mewujud dalam norma-norma peraturan perundang-undangan di segala bidang kehidupan berbangsa bernegara, bukan hanya dalam bidang “ekonomi”.
Prof. Sri-Edi Swasono berpendapat, Indonesia bukan sekadar welfare state yang bertugas menyelenggarakan tunjangan kesejahteraan (welfare provision) dan jaminan sosial (social security), melainkan, lebih dari itu, suatu workfare state, yang bertugas menjamin seluruh rakyat Indonesia bekerja dan menciptakan kesejahteraannya sendiri. Itulah sebabnya ketentuan-ketentuan dari Pasal 27 sampai 33 berbunyi demikian.
Dalam kerangka UUD 1945, yang berhak atas tunjangan kesejahteraan hanyalah (i) fakir, yakni orang yang tidak bekerja; (ii) miskin, yakni orang yang pekerjaannya tidak memberi penghidupan yang layak; dan (iii) anak terlantar, yakni anak-anak dari para fakir dan miskin (Pasal 34). Sama seperti Pasal 33, Pasal 34 ini memuat prinsip konstitusional.

















