Keadilan Sosial, Kesejahteraan Sosial, dan Keuangan Negara
OPINI

Keadilan Sosial, Kesejahteraan Sosial, dan Keuangan Negara

Bab VII Keuangan Negara dalam konstitusi perlu diamandemen.

•Bacaan 7 Menit

Selain itu, BPK melakukan pemeriksaan keuangan negara secara ex post, eksternal dan terkonsolidasi, artinya setelah semua APBN telah direalisasikan dan laporannya dikumpulkan dari seluruh penggunanya. Bila mata-mata anggaran masih sedang direalisasikan, maka pengawasan dilakukan secara internal oleh inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Di samping itu, berbagai ketentuan mengenai BPK dalam Bab VIIIA hasil amandemen ketiga dirasa terlalu rinci untuk berada dalam undang-undang dasar. Seharusnya, ketentuan-ketentuan itu diatur dalam undang-undang biasa saja.

Dalam amandemen ketiga ketentuan-ketentuan mengenai BPK diatur dalam bab tersendiri dengan alasan BPK merupakan salah satu lembaga negara. Alasan ini dapat dikritisi, karena BPK pada kenyataannya bekerja secara melekat pada fungsi pengawasan DPR, yakni, menilai kinerja keuangan negara. Jadi, sudah tepat sebenarnya ketentuan mengenai BPK berada dalam bab mengenai keuangan negara

Sebagai tambahan, redaksi asli Pasal 23 memang terasa minimalis, sedangkan keterangan mengenainya dalam Penjelasan terasa panjang lebar. Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUK), keuangan negara memang merupakan topik tersendiri yang dibahas oleh suatu panitia tersendiri.

Tampaknya, sampai pada 18 Agustus 1945 ketika UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hasil kerja Panitia Keuangan Negara BPUP ini belum sempat dikonsolidasikan ke dalam keseluruhan teks UUD 1945, bahkan mungkin juga belum sempat dibahas secara memadai.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan ini, maka sebaiknya Bab VII Keuangan Negara, Pasal 23 teks asli memang harus diamandemen, namun perubahan itu seyogianya sebagai berikut.

Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Pasal 23D (1) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. (2) Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 23E Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

*)Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc., Dosen Hukum Adat dan Hukum Administrasi Negara FHUI, Peneliti di Amsterdam Institute for Social Science Research.

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam program Hukumonline University Solution.

negarakeuangan negarauud 1945
Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.
Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.

Dosen Hukum Adat dan Hukum Administrasi Negara FHUI

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info