Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Iftitah Sari mengingatkan publik untuk tidak terjebak dalam narasi polarisasi yang selama ini terjadi dalam diskusi mengenai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terlebih lagi, perdebatan yang terjadi selama ini lebih banyak berfokus pada dua asas, yaitu diferensiasi fungsional dan asas dominus litis yang kerap kali dipahami secara sempit.
Dia berpandangan harus ada kewaspadaan terhadap potensi kepentingan terselubung dari lembaga penegak hukum yang ingin memperluas kewenangannya melalui revisi ini. Meskipun perdebatan tentang asas-asas tersebut penting, penting juga untuk melihat lebih jauh ada lembaga-lembaga tertentu yang berusaha memperbesar kewenangan yang dapat berdampak pada sistem peradilan secara keseluruhan.
“Revisi KUHAP tidak boleh memberi kewenangan yang terlalu besar kepada satu lembaga. Pengawasan antar lembaga harus tetap berjalan secara mutlak, untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan akuntabilitas,” jelasnya dalam Diskusi Publik RUU KUHAP ICJR, Jumat (21/3/2025).
Baca juga:
- Guru Besar Hukum Pidana FHUI Berharap Revisi KUHAP Dapat Perbaiki Mekanisme Prapenuntutan
- Komisi III DPR Beberkan 7 Substansi Baru RUU KUHAP
Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Margarito Kamis berpendapat, meskipun seringkali publik mendengar tentang perlunya perubahan prosedur hukum dalam revisi KUHAP, esensi dari perubahan tersebut harus fokus pada keseimbangan antara perlindungan HAM dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
“Kita tidak boleh hanya melihat perubahan hukum sebagai sebuah langkah administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat memastikan bahwa sistem hukum itu melindungi HAM sambil tetap mempertahankan akuntabilitas dan responsibilitas dalam pemerintahan,” kata Margarito.
Margarito juga membahas tantangan yang dihadapi dalam memastikan perubahan yang dilakukan dalam sistem hukum melalui revisi KUHAP tidak hanya menggantikan satu masalah dengan masalah baru. Perubahan yang dilakukan dalam sistem peradilan hanya berganti bentuk tanpa mengatasi masalah mendasar. Seperti ketidakprofesionalan dalam pemeriksaan saksi atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu yang terlibat dalam proses hukum.
“Pengawasan terhadap jaksa dan polisi juga sangat penting. Kita perlu kontrol demokratik untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan yang terlalu besar, yang bisa mempengaruhi keadilan secara menyeluruh.
Selain itu, Margarito mengingatkan pentingnya untuk memastikan proses pemeriksaan saksi yang adil. Kemudian setiap saksi harus didampingi oleh pengacara untuk menjaga integritas proses hukum. Pengacara berfungsi untuk memastikan tidak ada tekanan atau manipulasi yang terjadi selama proses peradilan.
Ketua Umum DPN Peradi, Luhut MP Pangaribuan menambahkan pendekatan hukum yang baik dalam membangun sistem peradilan dengan revisi KUHAP sangat penting. Penyelidikan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem perlu dilakukan dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa.
“Penyelidikan tidak bisa dilakukan begitu saja. Semua harus dipertimbangkan dengan matang, untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan masyarakat,” ungkap Luhut.
Meskipun ada dorongan untuk perubahan dalam KUHAP, Luhut menilai tidak semua aspek dalam undang-undang tersebut dapat diterima begitu saja. Ada pasal-pasal yang belum sesuai dengan harapan, dan harus menekankan transparansi dalam setiap proses perubahan.
“Ini bukan hanya soal logistik atau teknis. Ini adalah soal keadilan dan transparansi yang harus dijaga. Kita harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil untuk memperbaiki sistem hukum adalah demi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Luhut yang juga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menegaskan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik, semua pihak harus saling bekerja sama dan tidak hanya mengandalkan kekuasaan atau pengaruh pihak tertentu. Hal ini dimaksudkan agar menciptakan perubahan yang sejati, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
