Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar) tidak hanya sekadar memperhatikan perusahaan-perusahaan seperti hotel, EO, travel agen dan lain sebagainya, tetapi juga memperhatikan nasib jutaan pekerja, serta nasib UMKM dan penduduk di daerah tertentu yang mengandalkan pariwisata sebagai mata pencaharian.
Dampak penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) https://covid19.kemkes.go.id/, 514 orang dipastikan positif terdampak Covid-19. Dari total tersebut, 48 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 29 orang sembuh dan sisanya masih dalam perawatan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama, menyampaikan bahwa data-data tersebut menunjukkan persoalan Covid-19 harus menjadi perhatian utama. Dia menegaskan bahwa sejauh ini pemerintah sangat serius mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penyebaran Corona, termasuk dari lembaga yang dipimpinnya saat ini.
“Kami menyadari betul dampak bagi semua orang, tidak hanya soal ekonomi tapi saat ini yang terpenting adalah menjaga kesehatan dan keselamatan setiap individu masyarakat Indonesia. Ini rintangan yang tidak mudah, belajar dari negara lain satu hal yang pasti adalah mengehentikan penyebaran Virus Corona secepat-cepatnya.
Kami sudah mengeluarkan SE untuk segala kegiatan di semua sektor di pariwisata agar ditunda sementara waktu sesuai dengan periode masa darurat oleh BNPB demi mengurangi penyebaran Covid-19. Ini keputusan yang harus dilakukan dengan harapan penyebaran dapat berakhir sehingga segala aktivtas dapat berjalan normal kembali,” kata Wishnutama dalam streaming konferensi pers di Jakarta, Senin (23/3).
Wishnutama menyadari bahwa pariwisata menjadi sektor pertama dan paling utama yang terkena dampak dari Covid-19. Dalam hal ini, pihaknya tidak hanya sekedar memperhatikan perusahaan-perusahaan seperti hotel, EO, travel agen dan lain sebagainya, tetapi juga memperhatikan nasib jutaan pekerja, serta bagaimana posisi UMKM dan penduduk di daerah tertentu yang mengandalkan pariwisata sebagai mata pencaharian.
(Baca: Dampak Covid-19, Legislator Ini Minta Pengusaha Tidak PHK Pekerja)
Untuk itu, Kemenpar bersama jajaran kementerian lainnya tengah melakukan koordinasi dan menyiapkan kebijakan untuk mengatasi dampak virus Corona termasuk industri pariwisata.
“Kita koordinasi dengan kementerian terkait untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut, dan juga sejalan dengan Inpres tentang realokasi anggaran dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19, dan beberapa stimulus ekonomi untuk meringankan dampak dan biaya guna mengurangi potensi PHK karyawan. Untuk itu diperlukan kerja sama di berbagai pihak dan kalangan masyarakat, untuk saling membantu dalam kondisi yang tidak mudah,” imbuhnya.
Selain itu, Kemenpar juga menyiapkan kerja sama dengan jaringan hotel untuk menyediakan sarana tempat tinggal bagi tim kesehatan agar dekat dengan Rumah sakit dan sebagai tempat karantina, serta menyediakan sarana transportasi untuk para medis dan gugus tugas Covid-19.
Sebelumnya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatir DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Nomor 160 Tahun 2020 tentang Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19). SE ini memiliki lima poin yang pada intinya menutup 17 jenis usaha hiburan.
Adapun 14 jenis usaha hiburan yang ditutup adalah klub malam, diskotek, pub/music hidup, karaoke keluarga, karaoke executive, bar/rumah minum, griya pijat, SPA (Sante Par Aqua), bioskop, bole gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa.
Kemudian SE ini juga mengimbau kepada penyelenggaran kegiaran MICE, Ballroom hotel dan Balai PErtemuan untuk menunda penyelenggaraan event dan/atau kegiatan sampai batas waktu yang ditentukan. Dan dalam rangka pencegahan, kegiatan penyelenggaran industri pariwisata dihimbau untuk melakukan pembersihan pada lingkungan dan lokasi usaha masing-masing menggunakan pembasmi kuman (spray fast acting alcoholic spray disinfectant) serta melakukan sosialisasi usaha masing-masing terkait antisipasi terhadap penyebaran Covid-19.
PHK
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Obon Tabroni meminta pengusaha tidak memutus hubungan kerja (PHK) terutama di sektor-sektor yang rentan terdampak pandemi global corona virus (Covid-19).
"Buruh yang bekerja di sektor pariwisata dan perhotelan sudah terdampak akibat tingkat kunjungan yang semakin menurun. Begitu pun di sektor retail. Jangan 'membonceng' musibah Corona untuk melakukan PHK pada pekerja," ujar Obon di Jakarta, Senin (23/3) seperti dikutip Antara.
Dia mengatakan tidak melakukan PHK pada pekerja pada situasi sulit seperti saat ini merupakan perintah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pengusaha dengan segala upaya harus sedapat mungkin menghindari terjadinya PHK.
Menurut Obon, harus ada upaya konkrit yang dilakukan untuk mengurangi risiko yang akan diderita buruh. Terkait pengadaan kartu prakerja, Obon menilai hal itu kurang efektif untuk mencegah terjadinya PHK. "Manfaatnya tidak instan, padahal saat ini diperlukan tindakan cepat," kata dia.
Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu mengingatkan perusahaan yang membuat kebijakan bekerja di rumah atau meliburkan pekerjanya, maka upahnya harus tetap dibayar penuh. Hal itu penting agar para pekerja tetap memiliki daya beli dan tidak kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Selain itu, pemerintah bisa memberikan insentif bagi masyarakat kecil agar saat pembatasan sosial ini, rakyat tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya," kata Obon.
Seperti diketahui, penerbitan kartu prakerja merupakan salah satu stimulus ekonomi jilid tiga. Kartu Prakerja ini telah diluncurkan pengoperasian website resmi Program Kartu Prakerja. Adapun implementasi Kartu Prakerja dimulai di tiga lokasi terdampak yaitu Bali, Manado, dan Kepulauan Riau, yang kemudian akan langsung dilanjutkan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung.
Kartu Prakerja dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja, pekerja, atau pekerja yang terkena PHK. “Saat ini, pemerintah lebih memfokuskan pemanfaatan kartu Prakerja oleh pekerja yang terkena PHK terutama di sektor Pariwisata dan penunjangnya, serta industri Pengolahan,” kata Menteri Koordinator Perekonomiann Airlangga Hartarto saat streaming konferensi pers bersama di Kemenko Perekonomian pada hari Jumat, (20/3).