Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan agar seluruh jajarannya memperbaiki tata kelola administrasi pertanahan melalui program PTSL yang sudah berjalan sejak 2017. Dia yakin dengan program PTSL mampu menyelesaikan berbagai persoalan konflik pertanahan yang kerap terjadi di masyarakat.
Seperti akibat tumpang tindihnya sertifkat tanah, hingga munculnya mafia pertanahan. Karena itu, Hadi menargetkan program PTSL dapat dipercepat agar seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar pada 2025 mendatang. “Jika seluruh tanah terdaftar, masyarakat tidak perlu khawatir karena ada tanahnya, ada ukurannya, ada sertifikatnya,” lanjutnya.
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2017-2021 itu mengimbau agar jajarannya di Kementerian ATR/BPN terus memperbaiki sistem layanan pertanahan agar memudahkan masyarakat. Seperti meningkatkan penguatan sistem aplikasi layanan digital. Tujuannya agar mengurangi potensi terjadinya kesalahan terhadap produk (sertifikat tanah) yang dihasilkan Kementerian ATR/BPN bagi masyarakat.
Dia berharap agar dapat dilakukan percepatan dalam mewujudkan sertifikat secara elektronik dibanding sebelumnya penerbitannya yang masih konvensional. Baginya, melalui sertifikat elektronik, dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan dari oknum mafia tanah dan upaya meningkatkan keamanan. Sebab, sertifikat elektronik menjadi mitigasi terhadap bencana alam serta mampu meminimalisir kehilangan arsip.