Sementara itu, Pasal 4 Perpres 68/2020 mengatur tugas KND untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi terhadap pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Adapun Pasal 5 Perpres 68/2020 mengatur fungsi KND, termasuk pemantauan dan evaluasi, advokasi, serta kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KND, Jonna Aman Damanik turut menegaskan bahwa partisipasi penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak mereka.
“Penyandang disabilitas sendiri itu kan dalam asas dan prinsip hak itu adalah meaningful participation. Jadi artinya dalam setiap proses apapun yang sudah disampaikan tadi kami selalu melebatkan mereka,” ujarnya.
Komisioner KND, Jonna Aman Damanik. Fotografer / Hilman Fathurrahan Wicaksana
Ia menuturkan, partisipasi tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapasitas agar penyandang disabilitas dapat menyampaikan aspirasi dan melakukan advokasi secara efektif. Kemampuan untuk menyusun masukan kebijakan menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi.
“Itu menjadi kewajiban kami untuk sama-sama memberikan edukasi dan sosialisasi. Nah, tentu penting bagi Komisi Nasional Disabilitas membuat isu prioritas,” tuturnya.
Bagi Jonna, pelibatan penyandang disabilitas juga perlu diikuti dengan kolaborasi berbagai pihak. Hal ini karena pemenuhan hak penyandang disabilitas berkaitan dengan beragam sektor pemerintahan yang membutuhkan koordinasi dan pembagian peran yang jelas.
Pendekatan kolaboratif tersebut dilakukan untuk membangun rasa kepemilikan bersama terhadap upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan melibatkan pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan lainnya, KND berharap kebijakan yang dibentuk dapat diterapkan secara lebih efektif.
“Komitmen kami yaitu proses advokasi yang selalu disampaikan adalah proses advokasi membangun kalau bahasa kerennya asertif persuasif,” pungkasnya.
