Kontras sendiri menganggap tulisan yang mereka unggah adalah cara untuk mengingatkan otoritas negara mengenai penanganan penyalahgunaan narkoba sekaligus memastikan publik mendapatkan informasi secara terbuka. (Baca Juga: Kasih Ibu Sepanjang Perlawanan)
"Masyarakat, setiap warga negara, berhak boleh bahkan harus berkontribusi dalam pengawasan dan peningkatan kerja institusi negara yang bergerak dalam pemberantasan narkoba. Selain itu, masyarakat juga memiliki kebebasan untuk mengutarakan kesalahan-kesalahan institusi tersebut dan turut serta dalam perbaikannya," kata Haris.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membentuk Posko Darurat Bongkar Aparat. Pendirian posko ini bertujuan agar membuat kinerja aparat di berbagai daerah dalam menangani kasus, seperti perkara narkoba, bisa lebih profesional.Dalam siaran persnya Kontras masih menginginkan aparat penegak hukum dan keamanan Indonesia menjadi aparat yang profesional, tunduk pada hukum, dan mau menjalankan koreksi dengan melibatkan ruang partisipasi publik seluas-luasnya.Sejak berdiri pada Jumat pekan lalu, posko darurat kinerja aparat telah menerima 17 berkas laporan dari individu yang ingin menggugat praktik buruk perlakuan aparat, utamanya kepolisian atas penanganan hukum pada kasus narkotika.Tim Posko Darurat Bongkar Aparat sekali lagi menegaskan bahwa adalah mutlak untuk melindungi identitas dari setiap pelapor. Kerahasiaan identitas menjadi salah satu prinsip kerja dari Posko Darurat ini agar semua pelaporan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan imparsialitas dari seluruh organisasi dalam menerima berkas laporan.Karakteristik pengaduan dapat dilihat dari beberapa variabel, yakni kronologi peristiwa, tahun peristiwa, wilayah terjadi peristiwa, institusi terkait, jenis tindakan, dan kelengkapan bukti.