Kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi dan rehabilitasi kembali menjadi perbincangan publik setiap kali muncul keputusan yang dianggap menimbulkan implikasi besar terhadap proses peradilan. Dua kewenangan ini, meski jarang digunakan, memiliki dampak signifikan karena dapat menghapus atau memulihkan status seseorang yang sebelumnya telah diputus bersalah oleh pengadilan. Pertanyaannya: sejauh mana kewenangan tersebut masih sejalan dengan prinsip independensi peradilan?
Dasar Konstitusional dan Kerangka Hukum
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden diberi beberapa bentuk hak prerogatif, termasuk grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Abolisi merupakan penghentian proses peradilan terhadap seseorang, sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan martabat, nama baik, atau hak seseorang yang sebelumnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kedua kewenangan ini tidak berdiri sendiri; Presiden harus mempertimbangkan pendapat dari DPR untuk mengeluarkan keputusan tersebut.
Pengaturan model “check and balance” ini secara normatif dimaksudkan agar Presiden tidak bertindak sewenang-wenang. Namun dalam praktiknya, setiap pemberian abolisi atau rehabilitasi tetap membuka ruang perdebatan mengenai batas intervensi eksekutif ke ranah yudisial.
Independensi Peradilan dan Kekhawatiran Intervensi
Independensi peradilan merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Ketika Presiden memberikan abolisi atau rehabilitasi, sebagian pihak berpendapat bahwa tindakan itu berpotensi mencederai kewenangan hakim karena keputusan pengadilan bisa dianggap tidak final.
Kritik umumnya muncul dalam dua bentuk: pertama, kemungkinan politisasi. Ada kekhawatiran bahwa keputusan Presiden dapat dipengaruhi kepentingan politik atau tekanan publik, bukan semata-mata pertimbangan keadilan. Kedua, mengurangi efek jera atau kepastian hukum. Jika putusan pengadilan dapat dibatalkan atau dipulihkan oleh keputusan politik, hal ini dianggap dapat mengurangi kepastian hukum dan mengganggu fungsi lembaga peradilan.
Namun, ada juga perspektif yang melihat kewenangan tersebut sebagai bagian dari mekanisme korektif dalam sistem hukum, terutama untuk kasus-kasus luar biasa, seperti salah penerapan hukum, kriminalisasi, atau situasi politik tertentu yang mengancam stabilitas nasional.
Argumentasi yang Mendukung Kewenangan Presiden
Pendukung kewenangan ini menekankan bahwa: pertama, prerogatif Presiden adalah mekanisme konstitusional yang sudah dirancang untuk mengoreksi ketidakadilan yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur peradilan biasa.
