Reforma Agraria, salah satu kebijakan penting yang digulirkan pemerintah terutama sejak terbitnya Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pemerintah melalui kebijakannya berupaya melaksanakan mandat tersebut. Presiden Joko Widodo dalam Nawacita menargetkan 9 juta hektar lahan untuk reforma agraria. Sayangnya jelang 1 dekade kepemimpinan Presiden Jokowi kebijakan itu dinilai gagal. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang maju dalam kontestasi Pemilu 2024 pun mengusung reforma agraria.
Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, melihat reforma agraria ada dalam visi dan misi masing-masing Capres-Cawapres baik pasangan calon nomor 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-M Mahfud MD.
Baca Juga:
- Sektor Bisnis Ini Penyumbang Terbesar Konflik Agraria Sepanjang 2023
- KPA Beberkan 10 Indikator Gagalnya Target 9 Juta Hektar Reforma Agraria
- Konsesi HGU di IKN Mencapai 190 Tahun, KPA: Pelanggaran Terhadap UU Pokok Agraria
Meski mereka mengusung reforma agraria dalam visi dan misinya yang disetorkan ke KPU RI, Dewi bertanya apakah Capres-Cawapres yang terpilih nanti bisa mendorong pelaksanaan reforma agraria sesuai mandat konstitusi dan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sebab, praktik reforma agraria yang dilaksanakan pemerintah selama ini termasuk di era Presiden Jokowi jauh dari mandat kedua beleid itu.
Dewi melihat secara umum belum ada Capres-Cawapres yang menempatkan reforma agraria sebagai agenda utama dalam mensejahterakan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial. “Setiap pasangan calon Capres-Cawapres belum menempatkan reforma agraria sebagai agenda pokok, tapi masih sekedar program kecil,” kata Dewi Kartika dalam peluncuran laporan Catatan Tahunan 2023 KPA, Senin (16/01/2024) kemarin.
Dewai membandingkan dengan visi dan misi yang diusung Presiden Jokowi dalam Nawacitanya jauh lebih baik dalam menjabarkan kebijakan reforma agraria walaupun dalam pelaksanaannya jauh dari harapan. Pasangan Capres-Cawapres nomor 1 relatif lebih lengkap membahas reforma agraria ketimbang pasangan calon lainnya antara lain mengakselerasi program redistribusi tanah yang adil dan partisipatif, khususnya petani tak bertanah, dan gurem; mempercepat penyelesaian konflik agraria dan tumpang tindih penguasaan lahan.
Namun, Dewi mengkritik pasangan Capres-Cawapres nomor 1 karena sekedar memberikan akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah, termasuk tanah milik instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan BUMN. Persoalannya selama ini tanah tersebut sudah berdiri desa dan pemerintahan desa serta pertanian produktif.