Di tengah berlangsungnya proses rekapitulasi penghitungan suara nasional di Gedung KPU, Selasa (22/7), tim saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Prabowo-Hatta menyatakan menarik diri dari proses Pilpres 2014. Mereka juga tegas menolak pelaksanaan Pilpres 2014.
Ketua tim saksi Prabowo-Hatta, Rambe Kamarul Zaman mengemukakan alasan di balik sikap ini. Menurut dia, tim saksi Prabowo-Hatta sudah melayangkan protes terkait adanya dugaan kecurangan yang bersifat sistematis dan masif dalam Pilpres 2014, tetapi protes itu tidak menuai tanggapan yang memuaskan.
"Kami menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang tengah berlangsung saat ini," Kata Rambe saat membacakan surat pernyataan sikap di Gedung KPU.
Kolega Rambe, Yanuar Arif Wibowo menyebutkan bentuk kecurangan yang ditemukan antara lain ada sekitar 52 ribu Formulir C1 di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak valid.
"Kami menemukan 52.000 lebih Formulir C1 invalid, yang potensi pemilihnya sedikitnya 25 juta orang. Kami menolak proses rekapitulasi ini dan terus mengawal mandat dari rakyat melalui jalur yang disediakan," ujar dia.
Sikap tim saksi Prabowo-Hatta memang sejalan dengan pernyataan calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto. Disiarkan oleh sejumlah stasiun televisi, Prabowo memutuskan menarik diri dari proses Pilpres 2014.
"Kami sebagai pengemban mandat suara rakyat, akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik dari proses yang sedang berlangsung," kata Prabowo dalam konferensi persnya di Rumah Polonia, Selasa siang.
Atas sikap tim saksi Prabowo-Hatta, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengaku prihatin. Namun begitu, Husni mengatakan KPU tetap menghargai sikap tim saksi Prabowo-Hatta. "Kami menghargai mereka yang ingin mengambil sikap untuk menggunakan hak konstitusionalnya," tukasnya.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyayangkan aksi walk out (keluar) yang dilakukan tim saksi Prabowo-Hatta. Menurut Hadar, tindakan tim saksi Prabowo-Hatta tidak akan menghambat pelaksanaan proses rekapitulasi yang dilakukan KPU.
"Undang-Undang (UU No. 42 Tahun 2008) mengatakan proses tetap dapat disahkan walaupun tidak dihadiri saksi. Memang kami wajib menghadirkan saksi atau perwakilan pasangan calon dari semua tingkatan, mulai dari TPS hingga nasional. Tetapi kehadiran mereka tidak bisa kami paksakan, sekalipun mereka hadir dan tidak menyetujui hasil," paparnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini berpendapat hasil Pilpres 2014 yang ditetapkan KPU akan tetap sah. Mundurnya salah satu peserta Pilpres, kata Titi, tidak akan mengurangi keabsahan itu.
Menanggapi sikap kompetitornya, calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi) tetap menyanjung Prabowo Subianto sebagai sosok negarawan yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Jokowi mengaku tidak kaget begitu mengetahui keputusan Prabowo untuk menarik diri dari proses Pilpres 2014.
"135 juta lebih masyarakat sudah menggunakan hak pilih dengan damai dan lancar, tidak ada masalah seperti sebelum-sebelumnya. Ini harus kita hargai. Pemilu kali ini sudah melibatkan jutaan KPPS, jutaan saksi. Mereka sudah kerja keras, kerja mereka harus kita hargai. Semua sudah bekerja loh. Artinya hasil sudah ada yang awasi loh," katanya.