Kerusakan lingkungan seringkali datang tanpa wajah. Ia tidak mengetuk pintu, tidak memperkenalkan diri, dan tidak pula mengaku sebagai akibat dari satu tangan tertentu. Padahal banjir yang merendam permukiman, asap kebakaran hutan yang menyesakkan napas, atau sungai yang berubah warna karena limbah, semua hadir sebagai peristiwa yang nyata, terasa, dan merugikan.

Anehnya, ketika hukum mulai bekerja, persoalan tidak serta merta jadi terang. Sebaliknya, ia berubah menjadi abu-abu. Terutama soal siapa yang bersalah dan harus bertanggung jawab. Batas antara perbuatan dan akibat menjadi kabur.
Dalam banyak kasus, kerusakan tersebut tidak lahir dari satu tindakan tunggal, melainkan dari rangkaian aktivitas yang saling berkelindan. Ia melibatkan banyak aktor, berlangsung dalam waktu panjang, dan kerap berada dalam batas-batas legalitas formal. Dalam situasi seperti ini, hukum menghadapi pertanyaan yang tidak sederhana: bagaimana menetapkan kesalahan dalam sistem yang tidak pernah benar-benar tunggal?
Pada titik inilah, persoalan kejahatan lingkungan tidak lagi sekadar tentang siapa yang bersalah, tetapi siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang telah terjadi?
Paradoks hukum
Di sinilah letak paradoksnya. Hukum pidana modern dibangun di atas prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti bersalah baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Prinsip ini penting untuk melindungi individu dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Namun, dalam konteks kejahatan lingkungan, pendekatan tersebut kerap menemui kebuntuan.
Ketika tanggung jawab tersebar, hubungan sebab-akibat menjadi kabur, dan pelaku berlindung di balik kompleksitas organisasi, pembuktian kesalahan berubah menjadi proses yang panjang dan berliku. Tidak jarang, ia berakhir tanpa kepastian. Akibatnya, hukum tertinggal dari realitas. Kerusakan telah terjadi, dampak telah dirasakan oleh masyarakat, tetapi penegakan hukum berjalan tersendat karena harus memastikan terlebih dahulu siapa yang secara spesifik dapat dinyatakan bersalah.
Dalam praktiknya, kerusakan lingkungan tidak hanya hadir sebagai peristiwa, tetapi sebagai pola yang berulang dan terakumulasi. Catatan WALHI dalam ‘Environmental Outlook 2025’ menunjukkan bahwa krisis ekologis di Indonesia terus berlangsung dalam bentuk bencana yang berulang—mulai dari kebakaran hutan, degradasi lahan, hingga pencemaran akibat aktivitas ekstraktif. Bahkan, dalam satu dekade terakhir, akumulasi krisis tersebut meningkat berkali lipat dibanding periode sebelumnya, menandakan kerusakan tidak lagi bersifat insidental, melainkan sistemik.
















