Dalam diskursus hukum lingkungan dan hukum keuangan negara di Indonesia, terdapat pertanyaan mendasar yang hingga kini masih menjadi perdebatan akademis maupun praktis: apakah kerugian lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian nasional? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknis yuridis, melainkan menyentuh akar filosofis tentang bagaimana negara memandang sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai bagian dari kekayaan bangsa yang harus dilindungi dan dipertanggungjawabkan secara hukum.
Artikel ini berupaya mengkaji persoalan tersebut secara komprehensif melalui pendekatan filosofis, teoretis, serta analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan memahami relasi antara kerugian lingkungan dan kerugian negara, diharapkan dapat terbentuk kerangka hukum yang lebih kokoh dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan sumber daya alam nasional.
Landasan Filosofis: Negara sebagai Penjaga Lingkungan Hidup
Secara filosofis, hubungan antara negara dan lingkungan hidup berakar pada konsep penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa "dikuasai oleh negara" dalam konteks ini bukan berarti negara memiliki secara perdata, melainkan negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan publik.
Dalam perspektif filosofis, lingkungan hidup merupakan bagian dari res communes, sesuatu yang menjadi milik bersama seluruh umat manusia dan tidak dapat direduksi semata-mata menjadi objek kepemilikan privat. Dalam teori keadilan distributif ditekankan bahwa generasi masa kini memiliki kewajiban moral untuk mewariskan kondisi lingkungan yang layak kepada generasi mendatang. Prinsip ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang mengintegrasikan dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial secara seimbang.
Lebih jauh, dalam teori hukum murni menegaskan bahwa negara adalah personifikasi dari tatanan hukum. Dengan demikian, ketika lingkungan hidup rusak akibat perbuatan melawan hukum, maka kerusakan tersebut sejatinya merupakan kerugian bagi tatanan hukum itu sendiri, yang berarti kerugian bagi negara sebagai entitas hukum tertinggi. Pandangan ini membuka jalan bagi argumentasi bahwa kerugian lingkungan adalah kerugian negara dalam arti yang sesungguhnya, bukan sekadar kerugian ekologis semata.
Filosofi hukum lingkungan modern juga mengenal prinsip polluter pays principle yakni prinsip bahwa pencemar harus menanggung biaya pemulihan lingkungan yang dirusaknya. Prinsip ini mengandung dimensi keadilan yang kuat: mereka yang mengambil keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam harus bertanggung jawab atas konsekuensi ekologis yang ditimbulkannya. Dalam konteks ini, kerugian lingkungan bukan hanya soal kerusakan fisik ekosistem, tetapi juga soal hilangnya nilai ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Mengapa Kerugian Lingkungan adalah Kerugian Negara dan Perekonomian Nasional
Pertama, argumentasi konstitusional: Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menempatkan sumber daya alam sebagai aset yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Kerusakan atas aset ini berarti berkurangnya kemampuan negara untuk memenuhi mandatnya, yang secara substantif merupakan kerugian bagi negara.
