“Secara garis besar, melakukan riset yang ekstensif untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan apa saja yang paling relevan dengan kegiatan usaha dan pertanyaan dari klien,” imbuh dia.
Novella mengimbau, lawyer perlu jeli dan berhati-hati serta harus memastikan setiap status peraturan yang ada, apakah masih berlaku atau telah dicabut. Jika seorang lawyer keliru dalam memasukan peraturan perudang-undangan maka akan merusak legal opinion yang telah dibuat.
Pembuatan legal opinion tidaklah sulit dan juga tidak mudah, dalam langkah awal pembuatan legal opinion isu hukum yang akan menjadi legal opinion perlu dianalisa secara komprehensif dari pertanyaan klien.
“Tanpa membahas isu hukum itu, nanti mungkin legal opinion tidak terlalu lengkap,” kata Novella.
Ia juga memberikan langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam pembuatan legal opinion yaitu mengetahui secara detail industri klien. Melakukan riset yang ekstensif juga berlaku terkait informasi latar belakang dari kegiatan usaha yang sehubungan dengan pertanyaan yang diminta oleh klien.
“Untuk menemukan fakta hukum itu, kita harus mengetahui dulu terkait persyaratan mendirikan atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia, nah kita harus tau dulu klien ini bergerak di bidang apa,” kata dia.
Setelah mengetahui secara detil industri klien, baru setelah itu bisa menentukan dan meriset peraturan perundang-undangan apa saja yang relevan dengan kegiatan usaha klien yang menjadi pertanyaan isu hukum yang dibawa oleh klien.
Perlu diingat bahwa legal opinion hanya berisikan nasehat, sehingga hal ini tidak mengikat kedua belah pihak. Lawyer hanya mempunyai tanggung jawab atas isi di dalamnya. Jadi, saat klien mengikuti nasihat tersebut dan timbul kerugian, maka bukan tanggung jawab lawyer.
Selain itu, untuk dapat mahir dalam menulis legal opinion, maka seorang lawyer dituntut untuk terus menulis, menganalisis, berpikir kritis, dan membiasakan diri untuk mempertanyakan sesuatu yang dibaca agar lebih mendalam dan detail saat menulis legal opinion.