Hukumonline bersama PT Merdeka Copper Gold Tbk kembali melanjutkan kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) untuk lima tahun ke depan. Sebagai perusahaan mining yang memproduksi emas, perak, tembaga, dan mineral yang esensial bagi kemajuan hidup manusia, PT Merdeka Copper Gold Tbk bersama sejumlah anak perusahaannya menetapkan standar tinggi dalam kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.
Sejak tahun 2018, PT Merdeka Copper Gold Tbk konsisten menggunakan layanan Hukumonline dan mendapat banyak kemudahan dari layanan tersebut. Kebutuhan PT Merdeka Copper Gold Tbk terhadap layanan Hukumonline terkait soal peraturan berbahasa Inggris dan Bahasa Indonesia
“Sejak tahun 2018 kami banyak melakukan akuisisi dan sejak tahun lalu melebarkan sayap dan mengembangkan industri yang cakupannya cukup luas sehingga kebutuhan akan peraturan terus meningkat, sehingga kami perlu mendapat update dari hal-hal tersebut,” ujar General Manager of Legal and Corporate Secretary PT Merdeka Copper Gold Tbk, Jessica Wattimena kepada Hukumonline, Jum’at (3/11/2023).
Sebagai perusahaan besar, tim legal PT Merdeka Copper Gold Tbk merasa sejak tahun 2019 hingga 2023 banyak sekali perubahan fundamental dan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Termasuk UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU dan peraturan mengenai Environmental Social Governance (ESG) yang kesemuanya berkaitan dengan PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Baca juga:
- Pemanfaatan AI untuk Pemilu, Pendidikan, Hingga Layanan Publik
- Hukumonline dan ALSA Indonesia Jalin Kolaborasi Literasi Hukum Dunia Perguruan Tinggi
Jessica menuturkan, saban bulan Hukumonline kerapkali menginformasikan terkait adanya peraturan perundangan yang diterbitkan pemerintah. Dengan demikian layanan informasi peraturan perundangan yang dimiliki Hukumonline amat membantu PT Merdeka Copper Gold Tbk untuk mensortirnya.
“Terkadang tidak semua perusahaan dapat berhubungan langsung dengan instansi pemerintah, sehingga kami butuh pihak ketiga memberitahu kami dari peraturan baru itu untuk kemudian kami sortir sesuai dengan kebutuhan kami,” imbuhnya.