Putusan dan Respons Sosial

Pengadilan Negeri Majalengka pada Mei 2026 menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun terhadap terdakwa perkara pembunuhan berencana dan kekerasan seksual terhadap anak. Majelis hakim juga menetapkan restitusi bagi keluarga korban. Perkara tersebut menarik perhatian publik bukan hanya karena tingkat kekerasannya, tetapi juga karena respons sosial yang muncul sepanjang proses persidangan dan juga upaya hukum banding yang kemudian ditempuh.
Mesikpun sidang dilakukan secara tertutup, kehadiran warga desa di lingkungan pengadilan terlihat hampir pada setiap rangkaian sidang, mulai dari pemeriksaan saksi hingga pembacaan putusan. Suasana sidang saat pembacaan putusan berlangsung emosional. Reaksi keluarga korban, terdakwa, dan masyarakat di area tunggu memperlihatkan bahwa perkara pidana tertentu tidak lagi dipandang sekadar sebagai relasi individual antara pelaku dan korban, melainkan juga sebagai peristiwa sosial yang memengaruhi komunitas secara lebih luas.
Konteks tersebut juga tercermin dalam pertimbangan putusan. Majelis hakim tidak hanya menguraikan pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi turut mempertimbangkan konteks sosial perkara, termasuk lokasi tindak pidana yang terjadi di lingkungan masjid serta dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga korban dan masyarakat sekitar. Cara membaca perkara seperti ini menunjukkan bahwa proses peradilan pidana tidak selalu bekerja secara mekanis melalui penghitungan alat bukti semata.
Access to Justice dan Legal User Experience
Perhatian publik sesudah putusan umumnya berfokus pada berat-ringannya pidana dan apakah putusan tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat. Fokus seperti itu dapat dipahami karena hukum pidana selama ini lebih sering dipandang melalui relasi antara negara dan pelaku. Diskursus hukum pidana umumnya berpusat pada pembuktian, pemenuhan unsur tindak pidana, ancaman pidana, hak terdakwa, dan jenis sanksi yang dijatuhkan.
Padahal korban dan keluarga korban juga mengalami sistem hukum secara langsung. Mereka harus memahami tahapan proses pidana, mengikuti perkembangan perkara, memahami hak-haknya, serta menghadapi berbagai dinamika sosial sepanjang proses berlangsung. Pengalaman tersebut menjadi semakin kompleks ketika perkara berkembang menjadi perhatian masyarakat luas.
Pemahaman klasik mengenai access to justice biasanya dikaitkan dengan kemampuan seseorang memperoleh bantuan hukum atau mengakses pengadilan. Pendekatan yang lebih mutakhir melihat persoalan tersebut secara lebih luas. Access to justice tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memasuki sistem hukum, tetapi juga kemampuan memahami dan menggunakan sistem tersebut secara efektif.
Pada titik ini, pengalaman pengguna sistem hukum atau legal user experience menjadi penting. Perspektif tersebut melihat bahwa masyarakat tidak hanya “berhadapan” dengan hukum, tetapi juga mengalami hukum sebagai sebuah proses layanan (service experience). Pengalaman tersebut dibentuk oleh prosedur, bahasa hukum, koordinasi antarlembaga, akses informasi, hingga cara institusi berinteraksi dengan pengguna sistem hukum.
















