Anggia menjelaskan BUMN berperan sebagai perpanjangan tangan negara harus melaksanakan fungsi vital itu mengelola potensi dan sumber daya alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat. Peran penting sebagaimana amanat konstitusi itu yang mendorong Bumn untuk bertransformasi menjadi entitas bisnis profesional, efisien dan berdaya saing global.
“BUMN harus mengutamakan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG), transparansi, akuntabilitas dan profesional dalam melakukan operasional,” urainya.
Delapan bulan kemudian UU BUMN kembali diubah. RUU Perubahan Keempat UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi UU disetujui rapat paripurna DPR Kamis, (02/10/2025) lalu. Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, mengatakan rapat kerja 26 September 2025 menghasilkan kesepakatan seluruh fraksi dan pemerintah setuju RUU BUMN dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan BUMN sebagai perpanjangan tangan negara harus mampu menjalankan fungsi vital negara dalam mengelola potensi dan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Pentingnya peran BUMN sebagaimana mandat konstitusi BUMN perlu transformasi tak hanya menjadi entitas bisnis profesional dan menguntungkan, juga transparan dan akuntabel,” kata Anggia Ermarini dalam rapat paripurna DPR.
