Jadi tak hanya besarnya jumlah suara yang diraih, Feri menjelaskan syarat sebaran wilayah perolehan suara juga harus dipenuhi. Misal, pulau Jawa punya 115 juta suara pemilih, bila dilihat sebaran hanya memiliki 6 provinsi. Tapi di pulau Sumatera itu menentukan sebaran wilayah, karena memiliki 10 provinsi.
Kemudian, yang menentukan juga soal sebaran wilayah yakni pulau Papua dimana sekarang dimekarkan dari 2 menjadi total 6 provinsi. Keempat provinsi baru di Papua itu langsung ikut pemilu 2024 berbeda dengan Kalimantan Utara yang ikut pemilu 6 tahun setelah provinsi itu dibentuk.
Berkaca 2 periode pemilu sebelumnya, yakni 2014 dan 2019 Feri mengingatkan data yang menunjukan Jokowi selalu unggul di Papua. Kala itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolda Papua dan sekarang sebagai Menteri Dalam Negeri. “Sebaran wilayah sangat menentukan,” ujarnya.
Melanjutkan paparannya, Feri menerangkan penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah di berbagai wilayah oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri. Sejak 2021 setidaknya ada 20 Pj Gubernur di 20 Provinsi yang telah ditunjuk. Selain itu Presiden juga punya pengaruh besar dalam penunjukan Pj Bupati dan Walikota yang jumlahnya mencapai 182.
Sayangnya penunjukan kepala daerah itu tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal MK menentukan proses penunjukan Pj itu harus terbuka dan transparan serta mendengar aspirasi pemerintah dan masyarakat daerah.
Penunjukan Pj yang tidak sesuai mandat konstitusi itu membuat Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Ombudsman RI menyebut tindakan penunjukan Pj itu maladministrasi. Patut dicermati seluruh wilayah yang dipimpin Pj itu jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 140 juta suara yang setara 50 persen lebih suara pemilih.
Beberapa yang ditunjuk Presiden sebagai Pj misalnya Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Kesekretariatan Presiden tahun 2016 dan Deputi Kesekretariatan Presiden tahun 2021. Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya menjabat Kepala Kesekertariatan Presiden tahun 2017.