Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pernah menjadi Kapolresta Surakarta tahun 2010 ketika Jokowi sebagai Walikota Solo. Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki sebelumnya berdinas di TNI kemudian ditarik ke Kementerian Dalam Negeri lalu 3 hari kemudian langsung ditunjuk sebagai Pj Gubernur Aceh. Feri menganalisa penunjukan Pj itu ada relasinya dengan peristiwa ketidaknetralan Pj dan pejabat lain dalam pemilu 2024.
Bantuan sosial
Bivitri Susanti dalam film itu memaparkan, salah satunya tentang tingginya anggaran bantuan sosial (Bansos) jelang perhelatan pemilu termasuk pemilu 2024. Bansos digunakan berlebihan dan melebihi masa pandemi Covid-19. Lalu kebijakan populis lain seperti menaikan gaji PNS, TNI, Polri, dan PPPK tahun 2024 sebesar 8 persen.
Ada juga kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2024 sebesar 12 persen. Tapi kenaikan upah buruh hanya berkisar 3,2 sampai 4,4 persen. Bansos harus dikembalikan, tapi bukan bantuan politik atau dari pejabat. Namun bansos menjadi cara cepat mewujudkan sila kelima Pancasila.
Menurutnya, bila bansos itu fasilitas negara seharusnya disalurkan melalui struktur negara yakni Kementerian Sosial (Kemensos). Tapi Bivitri mengungkap data Kemensos tidak digunakan untuk membagi-bagi bansos yang dilakukan pemerintah. Tercatat pembagian bansos terbanyak di wilayah Timur Indonesia.
Dia mengungkap strategi politik Gentong Babi (Pork Barrel Politics) yang intinya cara berpolitik menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya dipilih kembali. “Tapi tentu saja kali ini Jokowi tidak meminta orang untuk memilih dirinya tapi penerusnya,” imbuhnya.
Di menit akhir Film, para aktor menyimpulkan analisanya. Feri berpendapat semua rencana ini tidak didesain dalam waktu satu malam, dan tidak sendirian. Sebagian besar rencana kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengakali pemilu ini disusun bersama pihak lain. “Mereka ini kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama,” paparnya.
Zainal menyimpulkan persaingan politik ddan perebutan kekuasaan serta desain kecurangan yang sudah disusun secara bersama ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak. “Yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan dimana dia bisa menggerakan aparatur dan anggaran,” bebernya.
Sementara Bivitri, berargumen rencana dan disain ini tidak hebat-hebat amat, tapi pernah dilakukan rezim sebelumnya dan di berbagai negara. “Untuk menyusun skenario kotor begini tidak perlu pintar dan cerdas, tapi mental culas dan tahan malu,” tutupnya.