Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Sebagai contoh, Tito menyebut aksi pembakaran mobil polisi sebagai bentuk tindak pidana yang harus ditindak tegas.
“Kalau pidana ya otomatis harus ditindak. Proses pidana. Harus tegakkan hukum supaya stabilitas keamanan dijaga,” tegasnya.
Adapun isu premanisme yang berkedok ormas menjadi perhatian Komisi III DPR, mengingat belakangan ini terdapat dua kasus yang menyeret nama ormas. Pertama, pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno soal gangguan pembangunan pabrik BYD di Subang oleh ormas. Kedua, insiden pembakaran mobil polisi oleh empat anggota ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.
Terlepas dari itu, Tito menyatakan masih banyak ormas yang berperan positif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun demikian, ia juga mengakui terdapat sejumlah ormas yang menyalahgunakan kebebasan yang diberikan untuk melakukan tindakan intimidatif dan melanggar hukum.
"Ormas itu adalah bentuk dari demokrasi, sama seperti kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan pers. Adapun tujuannya untuk mengakomodasi hak sipil seperti kebebasan berserikat dan berkumpul," lanjutnya.
Ia mencontohkan sejumlah ormas yang aktif dalam kegiatan sosial, pelestarian lingkungan, hingga ketahanan pangan. Bahkan, organisasi seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) disebut Tito sebagai ormas yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Tito juga menyoroti keberadaan ormas-ormas yang bertindak di luar batas hukum dan berpotensi mengganggu keamanan. Ia menegaskan bahwa ormas tidak boleh dijadikan sarana untuk melakukan pemerasan terhadap masyarakat maupun pelaku usaha.
