"Ada juga mungkin ormas yang berkumpul, lalu memeras masyarakat, memeras pengusaha, bahkan menggunakan cara-cara kekerasan. Itu harus ditindak, dipidana,” tegas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap ormas yang menghambat aktivitas usaha masyarakat dan merusak iklim investasi di daerah.
Ia menekankan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membubarkan ormas yang menyimpang, seperti yang pernah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).
“Undang-undang Keormasan itu sudah kita buat dan kita tetapkan, termasuk di dalam pembentukannya dan pembubarannya, saya kira itu," ujar Aria Bima.
Ia juga meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk mengevaluasi ormas-ormas yang telah berbadan hukum, tetapi disalahgunakan sebagai alat kepentingan pribadi atau sarana aksi premanisme. Menurutnya, Indonesia sebagai negara hukum tidak bisa membiarkan perilaku sewenang-wenang.
"Saya kira itu perlu dievaluasi oleh Mendagri, ini negara yang sudah diatur dengan sistem demokrasi, semua harus dilihat dari cara pandang kita itu sebagai warga negara adalah taat hukum," imbuhnya.
