Korupsi menjadi permasalahan bangsa yang tak kunjung usai. Bertepatan pemilu, para pasangan menjanjikan penguatan pemberantasan korupsi sebagai salah satu janji kampanye. Namun, faktanya politisi yang menjadi bagian pemenang pemilu justru terseret kasus korupsi.
Melihat kondisi tersebut, tiga tim pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan komitmennya melaksanakan proses pemilu 2024 ini bebas dari pelanggaran hukum. Wabil khusus, berkaitan dengan sumber dana kampanye seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Ketua Tim Pemenangan (TPN) Ganjar Pranowo- Moch Mahfud MD, Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat menyampaikan Ganjar dan Mahfud memiliki rekam jejak positif dalam pemberantasan korupsi. Dia menegaskan, Ganjar selama memimpin Jawa Tengah telah memiliki program pencegahan korupsi.
Sementara, Mahfud merupakan tokoh politik berlatar belakang akademisi yang mampu mengungkapkan agar penegak hukum dengan tegas menindak kejahatan-kejahatan korupsi bernilai jumbo. Arsjad menyampaikan TPN Ganjar Pranowo- Moch Mahfud MD mengusung konsep politik 5.0 yang berarti proses pemilu ini menerapkan konsep transparansi dan akuntabilitas sumber dana kampanye melalui pemanfaatan teknologi informasi.
“Kalau ada corporate governance maka kami ada politic governance. Kami ingin politik naik kelas. Kami melakukan pembenahan sistem kerja, ada akuntabilitas, tanggung jawab yang jelas dan transparansi. Kami ingin semua less cash. Misalnya, lebih baik sumbang kaos langsung deh daripada uang tunai,” ujar Arsjad dalam acara Indonesia Integrity Forum 2023 yang digelar Transparency International Indonesia di Jakarta, Rabu (25/10/2023) kemarin.
Baca juga:
- 6 Agenda Hukum Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
- Ganjar Pranowo-Mahfud MD Usung 4 Agenda Hukum
Dalam kesempatan sama, Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said menyampaikan persoalan korupsi merupakan masalah fundamental bangsa. Berbagai kasus korupsi menjerat para pimpinan tinggi lembaga negara. Untuk itu, permasalahan korupsi ini dapat diselesaikan pada level hulu seperti pimpinan tinggi lembaga negara.