Indonesia telah memiliki UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) setelah disahkan oleh parlemen pada pertengahan September lalu. UU PDP ini diharapkan sebagai memberi perlindungan data pribadi serta mengatur tanggung jawab pemangku kepentingan, seperti pengendali data. Selain itu, UU PDP juga mengatur berbagai langkah teknis terkait pelindungan data ketika terjadi kebocoran data pribadi. Dan, ada ketentuan sanksi administratif dan pidana serta tambahan.
Dalam kawasan Asia dan ASEAN, Indonesia dapat dikatakan tertinggal memiliki UU PDP. Sebab, negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang, Korea, China, Hong Kong, Taiwan telah terlebih dulu memiliki UU PDP. Bahkan, Indonesia tertinggal lebih jauh lagi jika dibandingkan dengan Eropa dalam penerbitan UU PDP. Totalnya ada 148 negara di dunia yang memiliki UU PDP.
Lantas, bagaimana isi UU PDP Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain? Pakar hukum perlindungan data pribadi internasional dan akademisi University of Malaya, Prof Abu Bakar Munir menjelaskan terdapat persamaan dan perbedaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PDP dibandingkan negara lain.
Baca Juga:
- Pentingnya Profesi Data Protection Officers dalam Pelindungan Data Pribadi
- Berkaca pada Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Berbagai Negara
- UU PDP Diharapkan Awal yang Baik Atasi Kebocoran Data Pribadi
Dalam konten prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, Indonesia dan negara-negara lain memiliki ketentuan yang terdapat dalam UU PDP. Selain itu, semua negara tersebut juga memiliki ketentuan right of data subject atau hak-hak data subjek dalam beleidnya.
Munir menerangkan titik perbedaan antara UU PDP Indonesia dengan negara lain terlihat pada ketentuan special enformcment entity atau kelembagaan khusus menangani pengawasan perlindungan data pribadi. Dalam UU PDP Indonesia, terdapat ketentuan pembentukan lembaga tersebut. Kecuali Taiwan, negara-negara lain kecuali Taiwan juga memiliki ketentuan pembentukan lembaga khusus tersebut.
“Ini (entitas) ditentukan Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan maksud ada entity khusus yang laksanakan dan implementasi UU ini. Persoalan yang timbul yaitu kebebasan atau independent entity, negara-negara lain juga sama kecuali Taiwan yang tidak ada entity khusus,” ungkap Munir.
Perbedaan selanjutnya, UU PDP Indonesia berlaku pada semua sektor termasuk swasta dan pemerintahan atau publik. Pada berbagai negara lain UU PDP juga berlaku pada sektor publik. Sementara Malaysia dan Singapura, penerapan UU PDP tidak berlaku pada sektor publik. Munir menjelaskan terdapat rencana Malaysia merevisi UU PDP tersebut sehingga sektor publik juga termasuk dalam pengaturan UU PDP.
Kemudian, mandatory breach notification to data subject atau informasi kebocoran data, Indonesia dan negara-negara lain seperti Singapura, Jepang punya kewajiban tersebut. Sementara, Malaysia tidak ada dan sedang proses revisi. Sedangkan, Hong Kong tidak wajib pemberitahuan tapi menggalakan notifikasi jika ada kebocoran.
Untuk mandatory reporting to authority, Indonesia berlaku informasi kepada otoritas sedangkan Malaysia dan Taiwan tidak ada. Sehubungan kewajiban data protection officer (DPO) atau petugas perlindungan data, Indonesia dan Singapura memiliki kewajiban tersebut sedangkan Malaysia, Jepang tidak wajib.
Ketentuan sanksi pidana dan perdata atau civil and criminal remedies, Indonesia dan negara-negara lain memiliki ketentuan tersebut. Sementara Malaysia tidak ada. Dan, data protection impact assessment (DPIA), Indonesia memiliki kewajiban pelaksanaan ketentuan tersebut.
Sedangkan, Malaysia dan Taiwan tidak ada. Pada negara Korea dan Filipina terdapat kewajiban pelaksanaan. China dan Hong Kong bersifat menggalakan penerapan tersebut. Financial penalty by regulator, Indonesia ada ketentuan tersebut sama halnya dengan negara-negara lain kecuali Malaysia.