Jumlah tersebut ternyata terus mengalami peningkatan. Mengutip pernyataan Wiranto yang dilansir dari laman polkam.go.id, berdasarkan laporan dari Oktober hingga Juli 2017 Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 31.110 laporan. Dari total tersebut, sebanyak 519 kasus sudah ditindaklanjuti pada proses penyelidikan. Kemudian, 47 kasus sudah berstatus P21, 4 kasus berada di penuntutan, dan 8 kasus sedang proses disidangkan.
“11 kasus sudah divonis, SP3 ada 4 kasus dan 925 kasus diserahkan ke instansi terkait,” kata Wiranto.
Wiranto menjelaskan, masalah yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yaitu di bidang pelayanan masyarakat 36 persen, hukum 26 persen, pendidikan 18 persen, perizinan 12 persen, dan kepegawaian 8 persen. Sementara instansi yang banyak diadukan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan, dan TNI.
Sedangkan daerah yang termasuk banyak diadukan yaitu Jawa Barat. Kemudian, DKI Jakarta, diikuti Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung. Selain itu, Satgas Saber Pungli melalui UPP K/L dan daerah telah melaksanakan 917 kegiatan operasi tangkap tangan. Satgas juga berhasil mengamankan 1.834 tersangka dan berhasil menyelamatkan barang bukti sebesar Rp 17,623 miliar.
Dilansir dari laman yang sama, Ketua Satgas Saber Pungli Komjen Pol. Putut yang diwakili oleh Sekretaris Satgas Brigjen Pol. Widiyanto Poesoko menyatakan hingga tanggal 4 Juli 2018 telah diterima sebanyak 36.003 laporan pengaduan masyarakat. Angka ini naik hampir 5000 laporan dibandingkan setahun sebelumnya.
Hingga Juli 2018, dilaporkan bahwa baik Satgas Saber Pungli maupun UPP di daerah telah melakukan sosialisasi sebanyak 188.752 kegiatan di hampir seluruh pelosok Indonesia. Sekretaris Satgas juga menyampaikan agar Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli dapat merumuskan metode-metode sosialisasi terkini sehingga pesan anti pungli dapat diterima dengan mudah dan benar oleh seluruh kalangan masyarakat. Dirinya juga berharap agar Pokja Pencegahan dapat berkoordinasi dengan petugas keamanan dan ketertiban di desa-desa agar dapat membentuk komunitas anti pungli.
“Khusus dalam rangka sosialisasi tentang pungli maka diharapkan kepada Pokja Pencegahan untuk bisa melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang ada di desa-desa dalam rangka membentuk komunitas anti pungli,” kata Widiyanto.