Tak hanya laporan, dalam termin yang sama juga telah dilakukan sebanyak 2.911 Operasi Tangkap Tangan dan menangkap sebanyak 5.142 orang serta mengamankan barang bukti sebesar Rp320,383 miliar. Atas pencapaian ini ia berharap alur kerja yang dilakukan pihaknya bisa tetap terjaga dengan baik dan terus konsisten.
Terkait keberadaan Tim Saber Pungli, Erwin Natosmal memiliki pandangan tersendiri. Menurutnya, tim ini tidak mengurai permasalahan pungli yang terjadi menahun selama ini. “Tim koordinasi ad hoc ini bisa dikatakan lebih condong pada lembaga aksesoris dibandingkan lembaga yang dibentuk punya misi khusus melakukan terobosan. Tim ini diorientasi dan nirvisi. Tidak tahu apa dan bagaimana permasalahan pungutan liar itu terjadi,” katanya.
Meski begitu, Ia berharap, keberadaan Kabareskrim Arief Sulistyanto dapat memperbaiki persoalan ini. Dengan begitu cap hanya sebagai aksesoris kepada Tim Saber Pungli dapat segera hilang. “Akhir-akhir ini lembaga ini punya aksentuasi di bawah Kabareskrim baru. Saya berharap bahwa adanya orientasi ke Lembaga penegak hukum akan membuat stempel aksesorisnya akan menghilang,” katanya.
Penyelundupan
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani membentuk Satuan Tugas Penertiban Impor Berisiko Tinggi (Satgas PIBT). Tujuannya untuk menciptakan praktik bisnis yang bersih, adil dan transparan serta mendorong iklim investasi dan daya saing Indonesia guna meningkatkan perekonomian.
Pembentukan satgas ini tidak terlepas dari Paket Kebijakan Hukum Jilid I Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan penyelundupan. “Ini masih irisannya,” kata Plt Direktur Kepabeanan Internasional dan Hubungan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai, Ambang Priyonggo kepada hukumonline di kantornya, Selasa (21/8) lalu.
Menurut Ambang, puncak dari reformasi yang dilakukan pihaknya dimulai awal 2017. Ketika itu Dirjen Bea Cukai dan Menkeu meluncurkan program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai yang termin waktunya selama 4 tahun.
"Ada 19 inisiatif strategis lalu dipecah rencana aksi berjumlah 570, kapan harus selesai, penyelesaiannya seperti apa. Itu cover 4 area besar, pertama governance, kedua optimalisasi penerimaan, penguatan pengawasan, keempat fasilitasi, ini semua masih berjalan," terang Ambang.