"Jadi pemerintah harus fair, bukan hanya menekan maskapai saja, tetapi pemerintah tidak mau mereduksi potensi pendapatannya, yaitu menghilangkan/menurunkan PPN tiket pesawat," jelas Tulus.
Selain itu, Tulus juga mengingatkan bahwa komponen tarif tiket pesawat tak hanya menyoal TBA saja. Namun ada komponen tarif kebandaraudaraan yang setiap dua tahun mengalami kenaikan. Dan ini, lanjut Tulus, berpengaruh pada harga tiket pesawat karena tarif kebandarudaraan (PJP2U) include on ticket.
Sementara itu Anggota Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia (TAPPI), Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak, mengatakan bahwa tarif tiket pesawat mempunyai peran sangat penting dalam angkutan udara baik bagi perusahaan penerbangan, pengguna jasa angkutan udara maupun bagi pemerintah.
Maka, Hema berpendapat bahwa salah satu solusi yang efektif untuk menengahi problema tarif tiket pesawat ini adalah pemerintah melalui BUMN harus mengurangi beban kepada perusahaan penerbangan. Hal tersebut bertujuan agar perusahaan penerbangan tidak menjadikan ‘beban’ tersebut sebagai alasan untuk menaikkan harga tiket pesawat kepada konsumen.
Menurut Hema, langkah tersebut perlu diambil untuk memenuhi asas dan tujuan penerbangan dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 2009 yang mengedepankan penerbangan diselengarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, kepentingan umum, keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, keterbukaan anti monopoli, berwawasan lingkungan hidup, kedualatan negara, kebangsaan; dan kenusantaraan.
Tapi persoalannya, apakah pemerintah siap berkorban kehilangan pajak dari sektor PPN ini agar tarif tiket pesawat menjadi terjangkau?